Wadah Menulis Mahasiswa

Sekilas Definisi dan Peringkat E-Government

May 21st, 2012 | by | in Headline, ICT | No Comments

Pengertian E-Government secara redaksional berbeda-beda seperti dirumuskan oleh beberapa lembaga atau pakar. Namun secara substansif, berbagai definisi tersebut relatif sama yaitu tentang pengembangan dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah. Berikut beberapa definisi e-government.

PBB mendefinisikan e-government sebagai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan penerapannya oleh pemerintah untuk menyediakaan informasi dan layanan public ke masyarakat.

Definisi dari Bank Dunia juga relative luas, yaitu “E-Government merujuk pada penggunaan teknologi informasi oleh instansi pemerintah (misalnya wide area networks, Internet, dan mobile computing) yang mempunyai kemampuan untuk mentransformasikan hubungan dengan masyarakat, bisnis, serta pemangku kepentingan lainnya dari pemerintah”.

The Gartner Group, sebuah perusahaan riset di bidang teknologi, mendefinikannya lebih dinami dan berorientasi pada proses, yaitu: “Optimasi berkelanjutan dari pengiriman layanan, partisipasi masyarakat, dan pemerintah melalui transformasi hubungan internal dan eksternal dengan menggunakan teknologi, internet, dan new media”

Pada tahun 2007 Gregory G. Curtin, seorang peneliti di bidang e-government, mendefinisikannya sebagai: “Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah untuk beroperasi lebih efektif dan transparan; untuk menyediakan informasi lebih banyak dan lebih baik kepada public; serta untuk memfasilitasi partisipasi individu, bisnis, dan kelompok lainnya di segenap masyarakat di sebuah negara”. Curtin selanjutnya menjelaskan e-government sebagai irisan dari tiga wilayah yaitu e-services, e-participation, dan e-administration seperti disajikan dalam gambar berikut.

Tiga wilayah E-government (Gregory G. Curtin, 2007)

E-administration terutama berhubungan dengan proses backend dan struktur internal pemerintahan. Jadi fokusnya internal. E-services menghubungkan backend processes yang menghasilkan informasi dan layanan dengan pengguna akhir, misalnya masyarakat (government to citizen, or G to C), bisnis (government to business, or G to B), dan pemerintah (negara) lainnya (government to government, or G to G). Selanjutnya E-services, memelihara focus internal dan eksternal dari pemerintah. E-participation menitikberatkan pada hubungan eksternal pemerintah dengan masyarakat sipil, dan mencakup masukan masyarakat terhadap pengambilan keputusan dan pengembangan kebijakan, akses langsung ke kantor pemerintah, electronic voting, jejaring sosial dan masyarakat yang berhubungan dengan pemerintah, serta alat lain untuk pemberdayaan masyarakat. Jadi E-participation utamanya berfokus eksternal.

Peringkat E-Government Development Index

Sejak tahun 2003 PBB periodik mengeluarkan peringkat e-government bagi seluruh negara yang menjadi anggota. Pada edisi terbaru tahun 2012 Indonesia menempati peringkat ke 97 dari 193 negara. Peringkat tersebut naik dari edisi sebelumnya tahun 2010. Pemeringkatan tersebut berdasarkan E-Government Developmen Index (EGDI) yang dihitung berdasarkan tiga sub-indeks yaitu online service index, telecommunictaion index,  dan human capital index.  Formula perhitungan EDGI adalah sebagai berikut.

EGDI = (⅓Online service index)+(⅓ Telecommunication index)+(⅓Human capital index)

Cover Laporan Peringkat E-Government yang dirilis PBB dari tahun 2003 sampai 2012

Bagaimana perkembangan peringkat Indonesia sejak tahun 2003 sampai 2012, termasuk peringkat terkini untuk setiap indikator pengukurannya, serta bagaimana posisi Indonesia di kawasan ASEAN bisa dilihat pada tulisan berikut:

E-Government for the People: Indonesia?

Penjelasan metode pengukuran EGDI bisa dilihat pada tulisan berikut:

Pengukuran Indeks Pengembangan E-Government

Ditulis Oleh

Lihat semua tulisan dari

Website : http://pasca.gunadarma.ac.id/pasca

Leave a Reply