Wadah Menulis Mahasiswa

PPAP menuju CKPN : Dampak terhadap kredit perbankan

May 29th, 2012 | by | in Berita | 4 Comments

Sebenarnya apa kegiatan utama Bank? Salah satu kegiatan utama bank ialah menyalurkan dana kepada Debitur dalam bentuk kredit, dimana dana dalam bentuk Dana Pihak Ketiga tersebut diperoleh dari Kreditur. Lalu apa yang akan terjadi apabila Debitur tidak dapat membayar tunggakan kreditnya? Tentu saja Bank akan mengambil alih jaminan atas kredit debitur tersebut. Jika jaminan atas kredit tersebut tidak dapat menutupi tunggakan kreditnya, maka apa lagi yang harus dilakukan oleh bank? Bagaimana cara Bank untuk mengatasi kerugian kreditnya? Oleh karena itu, untuk mengatasinya maka Bank wajib membentuk atau menyisihkan dana untuk menutupi risiko atas kerugian kredit bank tersebut.
Pengenalan PPAP dan CKPN
Dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998, pembentukan atau penyisihan dana itu disebut dengan istilah PPAP atau Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif. Dalam PPAP, menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/148/KEP/DIR tentang Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif, pembentukan cadangan atau penyisihan tersebut dinilai berdasarkan tingkat kolektibilitas dari kredit debitur dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Cadangan Umum PPAP : Kredit Kategori Lancar < 1%
2. Cadangan Khusus PPAP :
a. 5% x Kredit Kategori Dalam Perhatian Khusus
b. 15% x (Kredit Kategori Kurang Lancar – Nilai Agunan)
c. 50% x (Kredit Kategori Diragukan – Nilai Agunan)
d. 100% x (Kredit Kategori Macet – Nilai Agunan)
Setelah adanya revisi PSAK 55 pada tahun 2006, maka istilah dari PPAP pun diganti menjadi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atau yang sering disebut dengan istilah CKPN. Dalam CKPN, pembentukan atau penyisihan dana dinilai dari hasil evaluasi kredit debitur yang dilakukan oleh bank. Jika menurut suatu bank terdapat bukti objektif bahwa kredit dari debitur itu mengalami impairment (penurunan), maka bank itu harus membentuk dana atau cadangan atas kredit tersebut. Karena hasil evaluasi kredit debitur tersebut didasarkan kepada keputusan masing-masing bank, maka tiap-tiap bank memiliki kebijakan tersendiri dalam membentuk cadangan dana untuk kreditnya. Walaupun begitu, kebijakan bank itupun tidak boleh melenceng dari beberapa kriteria yang terdapat dalam PAPI (Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia) setelah adanya revisi PSAK 55. Adapun ketentuan pengukuran cadangan menurut CKPN berdasarkan PAPI (Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia) Revisi 2008 dibagi menjadi :
1. Individual
Setiap bank dapat memilih perhitungan untuk mengukur nilai CKPN Individual dengan menggunakan metode seperti di bawah ini :
a. Discounted Cash Flow : Estimasi arus kas masa akan datang (pembayaran pokok + bunga) yang didiskonto dengan suku bunga
b. Fair Value of Collateral : Dengan memperhitungkan nilai arus kas atas jaminan atau agunan di masa yang akan datang
c. Observable Market Price : Ditentukan dari harga pasar dari kredit tersebut
2. Kolektif
Setiap bank dapat memilih beberapa ketentuan dalam menentukan nilai CKPN pada kelompok kolektif ini sebagai berikut :
a. Dilihat dari perhitungan arus kas kontraktual kreditur di masa akan datang
b. Dilihat dari perhitungan tingkat kerugian historis dari kredit debitur setelah dikurangi tingkat pengembalian kreditnya
Dari beberapa metode pengukuran CKPN diatas, maka akan diperoleh besarnya cadangan atau penyisihan dana atas kredit debitur tersebut.
PPAP dan CKPN dengan Kredit Perbankan
Untuk mengetahui besarnya nilai penyisihan atau cadangan dana kredit suatu bank berdasarkan perhitungan PPAP, maka kredit bank tersebut tinggal dikalikan saja dengan persentase dari kolektibilitas kredit tersebut yang sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh BI.
Sedangkan untuk menentukan besarnya nilai penyisihan atau cadangan dana dari kredit suatu bank berdasarkan perhitungan CKPN, maka kita harus menentukan terlebih dahulu kredit dari debitur mana saja yang mengalami impairment (penurunan nilai). Setelah itu, maka besarnya nilai cadangan dana kredit itu ditentukan dari selisih antara nilai tunggakan kredit debitur tersebut sebelum dan sesudah terjadinya impairment (penurunan nilai).
Jika kita bandingkan cara pembentukan dana menurut PPAP dan CKPN, maka dapat kita lihat bahwa perhitungan PPAP lebih sederhana dibandingkan dengan perhitungan CKPN, karena kita hanya memperhitungkan penyisihan dananya berdasarkan tingkat kolektibilitas kredit dari debitur tersebut. Sedangkan untuk perhitungan CKPN, kita perlu mengecek satu per satu apakah kredit debitur tersebut mengalami impairment atau tidak. Setelah itu kita baru akan membentuk cadangan dana setelah terdapat bukti bahwa kredit debitur tersebut mengalami impairment.
Walaupun perhitungan CKPN lebih rumit, tetapi dengan adanya pengecekan kredit tersebut secara satu per satu, maka pengontrolan kredit tersebut pun menjadi lebih terarah, karena apabila terjadi impairment, maka bank akan segera mencari jalan keluar agar kredit debitur tersebut tidak sampai dapat merugikan bank tersebut. Oleh karena itu, dengan adanya perhitungan pembentukan atau penyisihan dana kredit berdasarkan perhitungan CKPN ini, maka setidaknya bank dapat mengurangi terjadinya risiko kredit yang akan dialaminya.

Sumber :
Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998
Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/148/KEP/DIR tentang Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif
PAPI (Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia) Revisi 2008

Ditulis Oleh

→ 39PB1

Lihat semua tulisan dari

4 Responses to “PPAP menuju CKPN : Dampak terhadap kredit perbankan”

  1. Fendi says:

    Kalo bisa berbagi pengalaman ni….. saya mau ada beberapa pertanyaan:
    1. CKPN itu terjadi pada saat penarikan fasilitas kredit, dimana jumlahnya sebesar baki debet penarikan dikali kan dengan % (% didapat dari histori atas skim kredit 3 tahun terakhir), pertanyaannya, kapan % CKPN tersebut bisa ditingkatkan, kalo pada metode PPAP itu kan jelas, saat coll 2 PPAP 5%, sedangkan kalo CKPN bagaimana?
    2. Kapan kredit dapat di impairment, kalo tidak salah apabila terdapat bukti objektif (contohnya apa)?
    3. Apakah jika kredit telah di impairment kan, CKPN wajib dibentuk 100%. atau ada pengaruh misalnya dari agunan agar bisa mengurangi CKPN.

    Mohon informasinya, untuk menambah pengetahuan
    jika berkenan, mohon balasannya ke email saya bssfdi@gmail.com
    Tks.

    • Widia Utami says:

      Saya mau sharing saja berdasarkan pengalaman saya selama ini
      pertanyaan 1
      Jawab :
      CKPN sekarang di bagi menjadi 2 :
      1. CKPN secara Individual : berarti anda harus menghitung estimasi arus kas, seperti yang ada di PAPI 2008
      2. CKPN secara kolektif : berarti anda harus menggunakan
      Perhitungan CKPN menggunakan data historis selama 3 tahun terakhir itu akan terus maju sesuai dengan periode evaluasinya. tarif CKPN terdiri dari PD% ( per bucket) x LGD %.
      tarif CKPN akan naik jika debitur pindah ke bucket yang lebih buruk

      Pertanyaan 2
      Jawab
      contoh bukti objektif seperti :
      - kesulitan keuangan signifikan yang akan dialami penerbit atau pihak peminjam
      - pelanggaran kontrak, seperti terjadi wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga
      - pihak pemberi pinjaman, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangn yang dialami pihak peminjam, memberikan keringanan pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut
      - terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya
      - hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan
      (lengkapnya bisa di baca di PAPI 2008 hal 179)

      Pertanyaan 3
      Bisa jika cash flow yang dihasilkan dari hasil usaha memang benar-benar sudah tidak ada, dan yang ada hanyalah berasal dari penjualan agunan (collateral depend) maka bank dapat memperhitungan nilai agunan tersebut.

      Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat, jika ada yang mau menambahkan silahkan tidak apa-apa kita bisa sama-sama berbagi ilmu.

      Salam

      Widia

    • agus says:

      untuk jawab pertanyaan ketiga, asumsi saya menggunakan perhitungan discounted cash flow, besaran impairmant didasarkan pada sumber cash flow di masa datang yg akan didapat dipotong dengan nilai pinjaman yang di present value kan, jika sumber cashflow tersebut dari penjualan jaminan, nilai tingkat pengembaliannya mengacuh pada ketentuan PBI aktiva produktif tentang syarat syarat jaminan sebagai pengurang PPA, misal Fixed asset boleh diakui 70% jika minimal diappraised oleh appraisal independen 2 thn terakhir, dsb. kira kira bgt.

      selain jaminan sumber cash flow juga bisa dari confirm bayar piutang dari vendor untuk kasus A/R financing, atau dari penyelesaian proyek dsbnya untuk case case tertentu

  2. Anton says:

    Kenspa masih ada 2 pelaporan antara ppap dan ckpn

Leave a Reply