Wadah Menulis Mahasiswa

Akuntansi RSUD Kota Depok sebagai sebuah BLUD

July 23rd, 2012 | by | in Akuntansi | No Comments

Latar Belakang

RSUD Kota Depok adalah Rumah Sakit yang dibangun oleh Pemerintah Kota Depok di atas lahan seluas 29.378 m2 dan mulai beroperasi pada tanggal 17 April 2008. Pada awal berdirinya, RSUD Kota Depok beroperasi sebagai Rumah Sakit kelas C. Saat ini RSUD Kota Depok berstatus sebagai RS Kelas B sebagai jejaring pusat stoke dan memiliki 12 poliklinik spesialis, yaitu:

Poliklinik Spesialis

Untuk melayani masyarakat, RSUD Kota Depok mempunyai fasilitas rawat inap yang terdiri atas:

  1. Ruang Perawatan Kelas II, yaitu ruang perawatan penyakit dalam untuk  pasien dengan penyakit dan jenis kelamin yang sama
  2. Ruang Perawatan kelas III
  3. Ruang Ibu dan Anak (Kebidanan)
  4. Ruang Penyakit Dalam, dibedakan untuk pasien pria dan pasien wanita
  5. Ruang Bedah
  6. Ruang Perawatan Anak
  7. Ruang Perinatologi
  8. Ruang Isolasi, yang diperuntukan untuk pasien dengan penyakit dan jenis kelamin yang sama

Setidaknya ada 17 (tujuhbelas) dokter spesialis dan 4 (empat) dokter umum yang saat ini dimiliki oleh RSUD Kota Depok untuk melayani kebutuhan kesehatan pasien. Selain poliklinik spesialis dan rawat inap, RSUD Kota Depok juga memiliki fasilitas penunjang medis yang terdiri atas:

  1. Laboratorium
  2. Radiologi
  3. Farmasi
  4. Gizi
  5. X-Ray Umum dan Gigi
  6. USG
  7. Hematology Analyzer
  8. Analisa Gas Darah
  9. UTDC PMI

Beberapa capaian yang berhasil diperoleh selama ini adalah diraihnya sertifikat ISO 9001: 2008, sertifikat akreditasi 5 pelayanan rumah sakit, piagam penghargaan pelayanan prima dari Gubernur Jabar, piala pelayanan prima tingkat nasional, sertifikat OHSAS 1800: 2007, serta Sertifikat ISO 9001:2008 tentang Sistem Manajemen Mutu yang diterima dari Badan Sertifikasi TUV NORD Indonesia.

Pada tahun 2012 ini, tepatnya tanggal 1 Januari, RSUD Depok telah berubah status menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Hal ini sesuai dengan amanat UU No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yang menyebutkan bahwa rumah sakit yang didirikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, pengelolaannya harus berbentuk Badan Layanan Umum (BLU) atau BLUD.

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Dalam pengelolaan keuangannya, setiap BLUD diberikan fleksibilitas untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanannya. Karena adanya fleksibilitas tersebut, praktek akuntansi dan pelaporan keuangan BLUD memiliki beberapa perbedaan dibandingkan SKPD pada umumnya.

Pada tulisan ini akan dipaparkan secara singkat bagaimana praktek akuntansi di BLUD dan perbandingannya dengan SKPD.

Perbedaan BLUD dan SKPD

Di lingkungan pemerintahan daerah di Indonesia, terdapat banyak satuan kegiatan yang berpotensi untuk dikelola secara lebih efisien dan efektif melalui pola BLUD. Beberapa BLUD ini mendapatkan imbalan dari masyarakat dalam proporsi yang signifikan terkait dengan pelayanan yang diberikan. Sebagian yang lain masih bergantung pada dana APBD. Satuan kerja yang memperoleh pendapatan dari layanannya dalam porsi signifikan, dapat diberikan keleluasaan dalam mengelola sumber daya untuk meningkatkan pelayanan yang diberikan.

Peluang ini secara khusus disediakan bagi satuan kerja pemerintah yang melaksanakan tugas operasional pelayanan publik. Hal ini merupakan upaya peng-agenan aktivitas yang tidak harus dilakukan oleh lembaga birokrasi murni, tetapi oleh instansi pemerintah dengan pengelolaan ala bisnis, sehingga pemberian layanan kepada masyarakat menjadi lebih efisien dan efektif. Dengan berubahnya status RSUD Kota Depok dari SKPD menjadi BLUD, tentu ada harapan besar akan tercapainya peningkatan efisiensi dan efektifitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan juga dalam hal pengelolaan keuangannya.

Dengan pola pengelolaan BLUD, Pemerintah Kota Depok mendapatkan beberapa manfaat, di antaranya adalah:

  • Dapat dilakukan peningkatan pelayanan RSUD kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa
  • RSUD Kota Depok dapat memperoleh fleksibilitas dalam  pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat
  • Dapat dilakukan pengamanan atas aset daerah yang dikelola oleh RSUD Kota Depok.

Sebagai sebuah BLUD, RSUD Kota Depok memiliki beberapa karakteristik khusus dalam pengelolaan keuangannya dibandingkan dengan SKPD. Beberapa perbedaan pengelolaan keuangan antara BLUD dengan SKPD adalah:

  • BLUD boleh menggunakan pendapatan yang diterimanya dari masyarakat untuk kegiatan operasionalnya tanpa harus menyetorkan ke rekening kas daerah. Akan tetapi hal ini bukan berarti tidak ada kewajiban bagi BLUD untuk melaporkan penerimaan pendapatannya tersebut kepada Pemda. Sementara SKPD harus menyetorkan pendapatannya setiap hari ke rekening kas daerah.
  • BLUD boleh memiliki rekening bank sendiri yang terpisah dari rekening kas daerah. Dan, rekening tersebut boleh digunakan untuk mengelola pendapatan dan belanja secara bersama-sama. Dalam laporan keuangan Pemda, rekening BLUD masuk sebagai bagian dari Kas Daerah.
  • Dokumen-dokumen yang digunakan untuk penatausahaannya juga boleh berbeda. BLUD dapat menyesuaikan format dokumen tersebut sesuai dengan nature bisnisya.
  • Akuntansi BLUD dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan, sesuai dengan ketentuan PP No. 23 Tahun 2005, yang menyatakan bahwa “Akuntansi dan laporan keuangan BLU diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia.”

Akuntansi RSUD Kota Depok sebagai sebuah BLUD

Menurut Permendagri No. 61 tahun 2007, pendapatan BLUD dapat bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, APBD, APBN, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah. Sedangkan biaya BLUD terdiri atas biaya operasional dan biaya non operasional. Biaya operasional meliputi biaya pelayanan dan biaya umum & administrasi. Biaya pelayanan mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan. Sedangkan biaya umum dan administrasi mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.

Klasifikasi Biaya

 

Akuntansi dan Laporan Keuangan BLUD diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang sesuai dengan kegiatan operasionalnya. Karena RSUD Kota Depok merupakan sebuah organisasi nirlaba, maka penyusunan laporan keuangannya harus mengikuti ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45 yaitu Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. Selain itu, RSUD Kota Depok juga harus menyanggupi untuk diaudit oleh auditor independen.

Dengan ketentuan ini, maka setidaknya ada 4 laporan keuangan yang harus dihasilkan, yaitu Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Keempat laporan keuangan tersebut disusun dengan akuntansi berbasis akrual. Sedangkan untuk kepentingan konsolidasi laporan keuangan dengan pemerintah daerah, RSUD Kota Depok harus mengembangkan sub sistem akuntansi keuangan yang menghasilkan Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diatur dalam PP No. 71 tahun 2010. Praktek akuntansi yang ada di Pemerintah Kota Depok saat ini masih menggunakan basis kas menuju akrual. Ada tiga laporan keuangan yang harus dihasilkan oleh masing-masing SKPD, yaitu Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dengan demikian, RSUD Kota Depok harus menyusun dua jenis laporan keuangan. Yang satu berpedoman pada SAP –untuk kepentingan konsolidasi dengan laporan keuangan pemda–, dan satu lagi harus mengacu pada SAK.

Laporan Keuangan

 

Referensi:

  1. www.depok.go.id
  2. www.rsuddepok.org
  3. www.pkblu.perbendaharaan.go.id
  4. UU No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
  5. PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
  6. PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
  7. Permendagri No. 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
Oleh : Saiful Anwar
             4AP

 

Ditulis Oleh

Lihat semua tulisan dari

Leave a Reply