Wadah Menulis Mahasiswa

BI Revisi Regulasi Transaksi Valas di Lembaga Bukan Bank

October 29th, 2012 | by | in Headline, Perbankan | No Comments

Dalam era globalisasi yang bersanding dengan system perekonomian terbuka, kurs rupiah menjadi indikator utama yang sangat penting.  Gonjang-ganjing nilai tukar bisa membuat perekonomian sebuah negara ketar-ketir. Walaupun perspektif atau kepentingan terhadap nilai tukar berbeda-beda, nilai tukar yang stabil menjadi kondisi ideal bagi perusahaan atau perekonomian sebuah negara.

BI perketat penerbitan dan penggunaan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (doc. graha pena))

Soal perbedaan perspektif, contohnya adalah eksportir lebih menyukai kurs rupiah terdepresiasi, atau USD makin kuat. Hasil ekspornya yang dihargai dengan USD akan mendapatkan jumlah rupiah yang banyak saat nilai Rupiahnya merosot. Sebaliknya, rupiah yang melemah akan membuat importir ”tarik napas” karena ongkos mendatangkan barang impor semakin mahal. Pihak yang paling menderita saat Rupiah terdepresiasi adalah pengusaha yang bahan bakunya impor, namun pasar barannya domestik.

Meskipun rupiah melemah bisa mendorong laju ekspor, atau rupiah menguat bisa mengurangi beban impor, kepentingan BI adalah tetap menjaga nilai Rupiah tidak melonjak-lonjak ”tak karuan” yang bisa membuat pelaku usaha yang bersinggungan dengan transaksi valas tambah ”deg-degan”.  Risiko transaksi valas memang tergolong tinggi. Untuk itulah BI selalu menjalankan kebijakan moneternya secara hati-hati, dengan mencermati kondisi moneter.

Keberhasilan atau kinerja BI dalam menjalankan fungsi dan peran BI pun diukur dengan stabilitas nilai rupiah secara eksternal, yaitu nilai tukar rupiah dibandingkan dengan mata uang asing.  Saat nilai rupiah turun drastis (misal terhadap USD), BI secara teori akan melakukan intervensi dengan menambah pasokan USD agar kenaikan USD bisa ditahan. Namun, jika hanya mengandalkan cadangan devisa saja, BI jelas punya batas atau kapasitas terbatas untuk membanjiri pasar uang dengan USD.

Dengan demikian, BI perlu mencari sumber-sumber pasokan devisa dan berusaha agar hasil devisanya bisa masuk ke sistem perbankan nasional. Devisa hasil ekspor pun wajib diparkir di perbankan nasional, seperti tertuang dalam beberapa PBI yaitu Ketiga PBI tersebut adalah (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/20/PBI/2011 Tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri; (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/21/PBI/2011 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank; dan (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/22/PBI/2011 tanggal 30 September 2011 tentang Kewajiban Pelaporan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri.

Masalahnya, transaksi valas tidak hanya melalui lembaga bank saja. Kita bisa mengirimkan uang melalui jasa kurir atau ekspedisi. Kita pun bisa menukarkan uang Rupiah ke mata uang asing di ”Money Changer” yang banyak bermunculan di pusat-pusat bisnis atau di bandara.

Keberadaan lembaga bukan bank tersebut harus tetap diawasi oleh BI agar dapat dimonitor pergerakan valas di Indonesia. Semakin kuat sistem monitoring dan pelacakan transaksi valas. BI akan relatif lebih mudah dalam menjalankan fungsi dan perannya, termasuk dengan membuat regulasi atau kebijakan yang tepat.

BI sebenarnya sudah menerbitkan PBI  Nomor 13/15/PBI/2011 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Lembaga Bukan Bank, yang telah dirubah menjadi No.14/4/PBI/2012. BI pun telah menerbitkan Surat Edaran sebagai petunjuk pelaksanaan dari PBI tersebut, yakni SE No. 13/21/DSM tanggal 15 Agustus 2011 perihal Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Lembaga Bukan Bank.

BI pun sudah menerbitkan SE No.14/15/DPM 10 Mei 2012 Perihal : Perizinan, Pengawasan, Pelaporan, dan Pengenaan Sanksi Bagi Pedagang Valuta Asing Bukan Bank. SE tersebut merujuk ke Peraturan Bank Indonesia Nomor: 12/22/PBI/2010 tentang Pedagang Valuta Asing yang diterbitkan pada tanggal 22 Desember 2010.

Intinya, BI selalu melakukan penyesuaian atau peninjauan ulang berbagai regulasi dan kebijakannya, sesuai dengan perkembangan dan kondisi terkini. Pada tanggal 7 September 2012, BI kembali menerbitkan SE Nomor 14/24/DSM Perihal Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Lembaga Bukan Bank.  SE ini merupakan ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia No.14/4/PBI/2012 sekaligus mencabut SE No. 13/21/DSM.

Pokok-pokok aturan dalam Surat Edaran ini yang berubah dibandingkan aturan sebelumnya mencakup: Pertama, penyesuaian batas waktu penyampaian Laporan LLD dan koreksi laporan LLD, yaitu: (1) Penyampaian laporan LLD dari sebelumnya paling lama tanggal 10 menjadi tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan periode laporan, dan (2) Penyampaian koreksi laporan LLD dari sebelumnya paling lama tanggal 15 menjadi tanggal 20 bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan periode laporan.

Kedua, pengunduran waktu pemberlakuannya sanksi atas Laporan LLD dan koreksi Laporan LLD, yaitu dari sebelumnya mulai data periode laporan Januari 2012 yang disampaikan pada bulan Februari 2012 menjadi mulai data periode laporan Juli 2012 yang disampaikan pada bulan Agustus 2012.  Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 7 September 2012 dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2012.

(Budi Hermana/Universitas Gunadarma)

Tulisan Terkait:

Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing

Buku:

Perbankan Indonesia Pasca Krisis Finansial Global

Surat Edaran BI:

SE Nomor 14/24/DSM Perihal Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Lembaga Bukan Bank

Ditulis Oleh

Lihat semua tulisan dari

Website : http://pasca.gunadarma.ac.id/pasca

Leave a Reply