Wadah Menulis Mahasiswa

Regulasi Kartu Kredit Makin Sulit, Pantaskah Bank Penerbit Menjerit?

December 2nd, 2012 | by | in Headline, Perbankan | 4 Comments

Bank Indonesia telah membatasi bunga kartu kredit, yaitu maksimal 2,95% per bulan atau 35,40% per tahun. Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Bank Indonesia No.14/34/DASP tanggal 27 November 2012 perihal Batas Maksimum Suku Bunga Kartu Kredit. Kebijakan tersebut membuat bank penerbit kartu kredit makin “ketar-ketir” karena sebelumnya BI pun sudah membatasi kepemilikan jumlah kartu dan maksimum transaksi kartu kredit. Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor No.14/27/DASP perihal Mekanisme Penyesuaian Kepemilikan Kartu Kredit pada tanggal 25 September 2012. Regulasinya terkait dengan kewajiban penggunaan Chip pada APMK mulai tahun 2016 serta pengawasan yang lebih ketat terhadap jasa penagihan (debt collector), termasuk untuk kartu kredit.

Rentetan kebijakan tersebut jelas akan mengurangi jumlah kartu kredit berikut nilai transaksinya. Kini, nasabah yang penghasilannya kurang dari 3 juta rupiah per bulan tidak boleh memiliki kartu kredit, yang berpenghasilan di bawah 10 juta pun hanya boleh punya satu kartu saja. Batas maksimum plafon kreditnya pun cuma 3x gaji. Bisa dimaklumi jika bank penerbit kartu kredit makin menjerit karena bisnis kartu kredit jadi tidak menarik lagi. Setidaknya itu dari kepentingan bisnis bank. Kalau demi kepentingan nasabah, kebijakan tersebut jelas perlu didukung. Bank memang selalu berharap untung meskipun sepak terjangnya bisa membuat nasabah malah buntung. Jadi kebijakan ketat perihal kartu kredit justru demi kepentingan perbankan nasional juga, khususnya perlindungan nasabah dan manajemen risiko kredit.

BI pasti punya justifikasi atau argumentasi yang mendasari rentetan kebijakan tentang APMK, khususnya kartu kredit. Untuk melihat kondisi terkini mengenai bisnis APMK, khususnya Kartu Kredit, Kita lihat perkembangan jumlah APMK (Kartu kredit, Kartu ATM, dan Kartu Debet) pada periode Januari – September 2012.

(Sumber: Statistik Sistem Pembayaran – BI)

Selama periode 2012 penambahan kartu kredit lebih banyak dibandingkan kartu ATM. Jumlah kartu kredit bertambah lebih dari satu juta kartu, sedangkan kartu ATM kurang dari 600 ribu kartu. Jika dibandingkan jumlah kartu kredit  tahun 2007 tecatat sebanyak 9,148,104 kartu, peningkatan selama kurun waktu lima tahun mencapai 70,42 persen.

Transaksi kartu kredit pun terus meningkat. Per September 2012 nilai transaksi kartu kredit sudah mencapai 16,16 Triliun Rupiah dengan volume transaksi sebanyak 17,306,708. Nilai transaksi tersebut didominasi transaksi belanja sebesar 15,8 Triliun Rupiah, dan sisanya berasal dari transaksi tunai. Peningkatan nilai transaksi kartu kredit dari tahun 2007 sampai September 2012 dapat dilihat pada gambar berikut.

(Sumber: Statistik Sistem Pembayaran- BI)

Jika melihat statistik kartu kredit di atas, jumlah kartu kredit dan nilai transaksinya masih terus membumbung. Data seberapa banyak margin keuntungan yang diperoleh bank dari kartu kredit tidak tersedia di Bank Indonesia, setidaknya dipublikasikan ke umum.

Namun kembali ke keluhan bank mengenai pengetatan regulasi kartu kredit, ada beberapa skenario yang terjadi sebagai dampak dari regulasi tersebut.

Pertama, jumlah kartu kredit akan berkurang mulai tahun depan karena ada konsolidasi pemegang kartu kredit oleh semua provider. Pemegang kartu yang tidak memenuhi syarat, yaitu berumur 21 tahun atau sudah menikah serta berpenghasilan 3 juta sebulan harus ditutup kartunya. Selain itu, pemegangan kartu kredit yang lebih dari satu padahal penghasilannya kurang dari 10 juta, juga diminta untuk menutup kelebihan jumlah kartunya sehingga hanya mempunyai satu kartu kredit saja.

Memang pemegang kartu kredit baru masih bisa bermunculan asal memenuhi persyaratan yang semakin ketat. Dan ini sangat tergantung seberapa banyak masyarakat Indonesia yang tergolong “orang kaya baru“ yang tertarik membuat kartu kredit. Pihak bank pasti berebut untuk mendekati nasabah yang memenuhi syarat namun belum mempunyai kartu kredit.

Kedua, nilai transaksi kartu kredit akan menurun, setidaknya mengalami kelambatan. Hal ini disebabkan dengan penurunan jumlah pemegang kartu kredit serta pemberlakuan batas plafond kartu kredit sebesar 3x gaji. Namun skenario ini bisa tidak terjadi jika pengguna kartu kredit makin banyak melakukan transaksi karena tingkat suku bunganya menurun karena pemberlakukan batas maksimal tingkat bunga yang diberlakukan per 1 Januari 2013.

Nilai transaksi malah bisa meningkat jika “less cash society” di Indonesia mulai tumbuh. Pengguna ATM, kartu debet, e-money, e-banking, m-banking, dan berbagai varian teknologi electronic banking semakin meningkat. Faktor inilah yang paling dominan dalam peningkatan transaksi elektronik di Indonesia, khususnya kartu ATM atau Kartu Debet. Perumbuhan e-money pun – yang secara fungsional berbeda dengan APMK menurut BI – membuat masyarakat Indonesia mulai gemar “gesek-gesekan” dalam bertransaksi mulai sistem pembayaran yang semakin modern dan terintegrasi. Jumlah kartu kredit bisa saja menurun atau stagnan, namun secara total transaksi APMK atau “less cash transaction” akan terus tumbuh pesat di Indonesia.

Skenario pertama dan kedua bisa kita pantau mulai tahun depan, yaitu dengan melihat perkembangan jumlah dan transaksi kartu kredit berdasarkan Statistik Sistem Pembayaran yang secara rutin dipublikasikan oleh BI di websitenya. Namun dengan semakin tumbuhnya perekonomian Indonesia, sikap pesimis dari bank penerbit kartu kredit tidak didasari alasan kuat. Toh yang butuh transaksi – termasuk menggunakan APMK – bukanlah pihak bank, namun masyarakat Indonesia sendiri yang memutuskannya.

Skenario ketiga berhubungan dengan keluhan bank, yaitu margin keuntungan kartu kredit yang diperoleh bank akan menurun. Skenario tersebut berpeluang besar terjadi dalam jangka pendek, yaitu mulai tahun 2013, maksimum sekitar dua tahun. Namun kue besar “transaksi digital” di era “less cash society” tetaplah menggiurkan bagi perbankan nasional. Dengan margin keuntungan per kartu kredit yang mungkin semakin mengecil, bank tetap bisa berburu keuntungan dengan  mengandalkan “economy of scale“. Bank bisa mengintensifkan perburuan nasabah baru kartu kredit, atau secara umum pemegang APMK yang makin tumbuh di era informasi dan globalisasi.

Perburuan tersebut tidak lagi bisa membabi-buta karena adanya regulasi ketat dari BI. Persaingan ketat akan terjadi antar bank penerbit kartu kredit. Persaingan tersebut tidak akan mengorbankan nasabah pengguna kartu kredit karena BI mulai memberikan perlindungan nasabah yang lebih baik lagi. Persaingan ketat dan sehat tersebut akan mendorong efisiensi bank, bersikap hati-hati melalui prinsip manajemen risiko yang juga terus dipantau BI, serta meningkatkan kualitas pelayanan.

Skenario terakhir itulah yang menjadi sasaran BI. Wajar jika bank penerbit menjerit kareba bisnis kartu kredit seolah tidak menarik gara-gara regulasi ketat telah terbit. Namun tidak wajar jika bank menolak aspek perlindungan nasabah yang lebih diperketat. Alasannya sederhana saja. Bank bisa hidup dari uang masyarakat. Jadi kini giliran bank yang menghidupkan masyarakat melalui pelayanan perbankan yang semakin baik. [Budi Hermana/02122012]

Batas Maksimum Suku Bunga Kartu Kredit

Ditulis Oleh

Lihat semua tulisan dari

Website : http://pasca.gunadarma.ac.id/pasca

4 Responses to “Regulasi Kartu Kredit Makin Sulit, Pantaskah Bank Penerbit Menjerit?”

  1. saya setuju agar regulasi kartu kredit diperketat, dan juga mekanisme cara kerja marketingnya.
    bohong kalau mereka menjaga database nasabah dengan baik dan benar.
    buktinya banyak sekali marketing dari bank lain yg menghubungi nasabah yang tidak pernah bersinggugan sekali dgn bank tsb.

  2. setujuh banget .. krn nasbah jgn smp di rugikan terus dan perlunya adanya informasi dan pendidikan tentang pemakaian CC yg baik dan benar.
    Sudah saatnya regulasi ini di berlakukan agar nasbah tidak menderita krn Hutang

Leave a Reply