Wadah Menulis Mahasiswa

Bank Ingin Membuka Cabang Baru, Ini Syarat yang Telah Ditentukan BI

April 2nd, 2013 | by | in Perbankan | No Comments

Bank yang berfungsi sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak sudah selayaknya keberadaan Bank di Indonesia menjadi lebih dekat dengan masyarakat dengan cara membuka sebanyak mungkin cabang di daerah-daerah yang memang sangat membutuhkan layanan perbankan.

Keharusan bank memiliki banyak cabang disetiap daerah kini akan semakin menjadi perhatian BI. Terbukti dengan BI mengeluarkan kebijakan baru yang mengharuskan Bank yang akan membuka cabang dengan harus memperhatikan beberapa hal untuk meningkatkan layanan Bank terhadap masyarakat.

Surat Edaran Bank Indonesia No.15/7/DPNP yang dikeluarkan pada tanggal 8 Maret 2013 mengatur perihal Pembukaan Jaringan Kantor Bank Umum Berdasarkan :

Pembagian Zona Wilayah, yaitu Zona 1 sebagai zona terpadat sampai Zona 6 yang paling jarang kantor cabang.Zona ini akan dipakai untuk menentukan pembukaan kantor cabang bank umum sesuai dengan aturan izin berjenjang atau multiple license.

  • Zona 1 untuk wilayah DKI Jakarta.
  • Zona 2 meliputi wilayah Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali.
    Zona 3 meliputi Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, dan Sumatra Utara.
  • Zona 4 adalah Papua, Sulawesi Utara, Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Sumatra Selatan.
  • Zona 5 meliputi Aceh, Sulawasi Tenggara, Kalimantan Barat, Jambi, Lampung, Sumatra Barat, Bangka Belitung, dan Bengkulu. dan
  • Zona 6 untuk Papua Barat, NTB, NTT, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Sulawesi Tengah.

Syarat lain yang juga dibebankan kepada bank umum adalah bank wajib membuka 1 kantor cabang di Zona 5 atau 6 apabila bank tersebut membuka 3 kantor cabang di Zona 1 atau 2. Hal ini bertujuan untuk memberi perimbangan terhadap jaringan kantor.

Bank Indonesia juga menetapkan biaya investasi pembukaan jaringan kantor berdasarkan jenis kantor Bank untuk masing-masing Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU). Selain itu juga Bank Umum harus memperhitungkan alokasi Modal Inti sesuai lokasi dan jenis kantor untuk kantor yang sudah ada (existing) dan untuk rencana Pembukaan Jaringan Kantor yang baru.

Bank yang akan mengajukan rencana Pembukaan Jaringan Kantor, wajib mencantumkan perhitungan ketersediaan alokasi Modal Inti dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) dengan menggunakan Modal Inti posisi akhir bulan September.

Bank Indonesia akan menilai pula posisi Modal Inti Bank pada saat Bank mengajukan permohonan rencana Pembukaan Jaringan Kantor kepada Bank Indonesia. Bank yang memenuhi persyaratan tingkat kesehatan dan memiliki ketersediaan alokasi Modal Inti sesuai lokasi dan jenis kantor dapat melakukan pembukaan Jaringan Kantor dengan jumlah sesuai dengan ketersediaan alokasi Modal Inti.

Pembukaan Jaringan Kantor bisa dilakukan apabila Bank telah menyalurkan kredit kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) paling rendah 20% dan/atau Usaha Mikro dan Kecil (UMK) paling rendah 10% dari total portofolio kredit.

Bank Indonesia juga mempertimbangkan pencapaian tingkat efisiensi Bank yang antara lain diukur melalui rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) dan rasio Net Interest Margin (NIM) untuk menetapkan jumlah Pembukaan Jaringan Kantor Bank.

Selain keberadaan LPS ( Lembaga Penjamin Simapan) yang menjamin simpanan masyarakat di Bank, Dengan adanya kebijakan baru yang dikeluarkan BI yang mengharuskan Bank Umum menambah modal inti dalam pembukaan cabang baru, diharapkan masyarakat akan merasa lebih nyaman dalam berinvestasi di dunia perbankan Indonesia.

Sumber : http://www.bi.go.id/web/id/Peraturan/Perbankan/se_150713.htm

Ditulis Oleh

Lihat semua tulisan dari

Leave a Reply