Wadah Menulis Mahasiswa

April 3rd, 2013 | by | in Berita | No Comments

Peraturan Bank Indonesia 15/1/PBI/2013 Tanggal 18 Februari 2013 Tentang Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan

Latar Belakang
Sejak tahun 1975, Bank Indonesia telah mengelola informasi perkreditan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas sebagai otoritas moneter dan perbankan, serta melayani kebutuhan industri keuangan, khususnya dalam mendukung kelancaran penyaluran penyediaan dana dan manajemen risiko. Penyediaan informasi perkreditan oleh Bank Indonesia masih terbatas pada produk informasi yang bersifat standar, dengan cakupan data mayoritas dari perbankan dan beberapa lembaga keuangan non bank.

Dalam perkembangannya, industri keuangan membutuhkan informasi perkreditan yang lebih komprehensif dengan cakupan data yang lebih luas mencakup juga data dari luar industri keuangan. Sebagaimana international best practices, pada umumnya produk informasi perkreditan yang lebih komprehensif disediakan oleh pengelola informasi perkreditan yang dikelola swasta (private credit bureau).

Sehubungan dengan hal tersebut, Bank Indonesia memandang perlu dibukanya pengelolaan informasi perkreditan oleh swasta yang selanjutnya akan dikenal dengan nama Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP). Melalui LPIP, nantinya diharapkan kebutuhan industri keuangan akan informasi perkreditan yang lebih komprehensif akan terpenuhi, sehingga akan meningkatkan fungsi intermediasi lembaga keuangan yang akan mendorong terjadinya stabilitas sistem keuangan.

Pokok-pokok pengaturan dalam PBI No.15/1/PBI/2013 tanggal 18 Februari 2013

a. Persyaratan bagi pihak yang akan mendirikan LPIP, antara lain:

1) Badan hukum LPIP wajib berbentuk Perseroan Terbatas;

2) Modal disetor LPIP minimal Rp50 Milyar;

3) Kepemilikan saham maksimal oleh satu pihak adalah ≤ 51%; dan

4) Pihak yang dapat menjadi pemegang saham LPIP adalah badan hukum Indonesia.

b. Tahapan perizinan LPIP yaitu dibagi menjadi 2 (dua): persetujuan prinsip dan izin usaha.

c. Jenis kegiatan usaha LPIP yaitu menghimpun dan mengolah data perkreditan dan/atau data lainnya untuk menghasilkan informasi perkreditan.

d. Persyaratan pengurus LPIP antara lain minimal 1 Direktur LPIP memiliki pengalaman dan/atau pengetahuan mengenai informasi perkreditan.

e. Sumber data LPIP yaitu data perkreditan dan/atau data lainnya, baik yang bersumber dari lembaga keuangan maupun non lembaga keuangan.

f. Pengelolaan data yang dilakukan LPIP, dimana LPIP wajib melakukan langkah-langkah pengamanan untuk menjaga akurasi, keterkinian, keamanan, dan kerahasiaan data. Selain itu LPIP wajib menempatkan server dan database di dalam wilayah Republik Indonesia.

g. Kewajiban LPIP untuk menyediakan informasi perkreditan yang mempunyai nilai tambah.

h. Pihak-pihak yang dapat diberikan informasi perkreditan adalah Lembaga Keuangan, non Lembaga Keuangan, LPIP lain, Debitur atau Nasabah, dan/atau pihak lain dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

i. Penanganan dan penyelesaian pengaduan khususnya kewajiban bagi LPIP untuk memiliki kebijakan dan prosedur tertulis.

j. Pengawasan oleh BI terhadap LPIP mencakup on-site dan off-site. Pengawasan on-site dilakukan melalui pemeriksaan langsung, sedangkan off-site dilakukan dengan analisa terhadap laporan-laporan yang disampaikan oleh LPIP kepada BI.

k. Jenis-jenis laporan yang disampaikan LPIP meliputi: laporan bulanan, laporan semesteran, laporan tahunan, rencana bisnis tahunan, dan laporan insidentil lainnya.

l. Sanksi administratif terhadap pelanggaran yang dilakukan LPIP berdasarkan PBI ini, yaitu teguran tertulis, kewajiban pembayaran, dan pencabutan izin usaha.

PENJELASAN
Atas
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 15/1/PBI/2013
TENTANG
LEMBAGA PENGELOLA INFORMASI Perkreditan
I. UMUM
Sesuai Artikel Baru Undang-Undang tentang Bank Indonesia, Bank
Indonesia berwenang untuk mengatur Dan mengembangkan
penyelenggaraan Sistem Informasi antar Bank Yang dapat diperluas
Artikel Baru menyertakan Lembaga Lain di Kepemilikan Modal keuangan. Selama Suami
Bank Indonesia menghimpun, mengolah, mengelola, Dan
mendistribusikan INFORMASI Perkreditan Yang dihasilkan oleh Telkomnika
INFORMASI Debitur, untuk mendukung pelaksanaan Tugas Bank
Indonesia Dan penyediaan dana kepada Masyarakat oleh Lembaga
Keuangan. Illustrasi perkembangannya, kebutuhan Lembaga Keuangan untuk
mengelola risiko Artikel Baru lebih BAIK, meminimalkan adverse selection
Serta moral hazard Illustrasi Penyediaan Dana, meningkatkan: akses
Penyediaan Dana kepada Masyarakat melalui percepatan proses penelaahan
Penyediaan Dana akuisisi, Dan menerapkan berbasis risiko Dan harga
reputasi agunan, menuntut perlunya pengembangan pengelolaan
Data Perkreditan Yang lebih andal, komprehensif, terintegrasi Dan
Artikel Baru ragam Produk Dan LAYANAN INFORMASI Perkreditan Yang lebih
Dan mutakhir bernilai tambah. Disamping ITU, lompatan kemajuan
Teknologi INFORMASI Dan peningkatan kesadaran Masyarakat Akan
pentingnya INFORMASI Perkreditan, mendorong perlunya peningkatan
kualitas pengelolaan INFORMASI Perkreditan.
Halaman 2
- 2 -
Selain Hal nihil, meningkatnya Peran Bank Indonesia sebagai
otoritas moneter Dan Perbankan untuk menciptakan stabilitas moneter
Dan stabilitas SISTEM keuangan, Perlu didukung Artikel Baru pemenuhan
terhadap kebutuhan Data Yang lebih komprehensif Yang bersumber
Bahasa Dari Lembaga Keuangan Dan Lembaga Keuangan non. Baru
demikian, Perlu diwujudkan suatu pengelolaan INFORMASI Perkreditan
secara lebih komprehensif Dan terkelola Artikel Baru BAIK Yang dilakukan
oleh Bank Indonesia Dan LPIP Artikel Baru persetujuan Bank Indonesia,
Dalam, suatu ekosistem Sistem Informasi Perkreditan Nasional
(SIPNAS). Keberadaan LPIP diharapkan dapat menjadi Infrastruktur SISTEM
keuangan Yang Akan mendorong terciptanya stabilitas SISTEM
keuangan. Di Sisi Lain, keberadaan LPIP dimaksudkan pula untuk
mendukung lingkungan kegiatan Company ‘s name Yang dilakukan Lembaga Keuangan non, terutama berkaitan Artikel Baru pemenuhan kewajiban keuangan Bahasa Dari
Nasabah non Lembaga Keuangan. PADA akhirnya, keberadaan SIPNAS
diharapkan dapat mendukung upaya peningkatan pertumbuhan
Ekonomi Nasional.Selanjutnya, Artikel Baru Peran Strategis mempertimbangkan LPIP
Illustrasi SIPNAS, Maka pengelolaan INFORMASI Perkreditan oleh LPIP Perlu
Artikel Baru didukung upaya-upaya, sebagai berikut:
a.
pengelolaan INFORMASI Perkreditan dilakukan oleh pihak Yang
memiliki Integritas, keahlian Dan kemampuan Bahasa Dari Sisi BAIK
keuangan Dan Teknis, untuk mendukung kontinuitas lingkungan kegiatan
Company ‘s name; Dan
b.
Perlu dilakukan Pengawasan Yang efektif terhadap pengelolaan
INFORMASI Perkreditan Serta Integritas INFORMASI Perkreditan, untuk
meyakini operasional LPIP dilaksanakan Sesuai ketentuan Artikel Baru.

- 3 -
PERATURAN perundang-Undangan Yang berlaku Dan Sesuai Artikel Baru
tujuan keberadaan LPIP.
Sehubungan Artikel Baru Hal nihil, Bank Indonesia Perlu mengatur
Dan kelembagaan operasional LPIP inisial Illustrasi PERATURAN Bank
Indonesia.

SUMBER : www.bi.go.id/

Ditulis Oleh

Lihat semua tulisan dari

Leave a Reply