Wadah Menulis Mahasiswa

FIT AND PROPER TEST BANK PERKREDITAN RAKYAT “LULUS ATAU TIDAK”

Bank yang merupakan lembaga intermediary,  menerima dana dari pihak ketiga yaitu nasabah yang meberikan kepercayaannya dalam pengelolaan dananya. Namun, kenyataannya masih saja ada orang-orang “nakal” yang menyalahgunakan kepercayaan ini. Penyelewengan dana merupakan masalah yang sering timbul. Permasalahan inilah yang menjadi perhatian khusus Bank Indonesia atau BI sebagai bank sentral dalam pengawasan perbankan Indonesia.

Kegiatan bank tidak terlepas dari menerima dana dari pihak ketiga yaitu nasabah melalui tabungan/deposito atau pun yang lainnya. Dana tersebut nantinya akan disalurkan kembali dalam bentuk kredit. Bank Perkreditan Rakyat atau BPR merupakan bank yang memiliki kegiatan utamanya adalah pemberian kredit, dengan begitu BPR memiliki  kepercayaan penuh oleh pihak ketiga dalam pengelolaan dananya.  Namun, yang terjadi adalah masih saja terdapat penyelewengan. Ini mengurangi kepercayaan masyarakat untuk memberikan dananya dalam bentuk simpanan maupun deposito. Maka, BI mengeluarkan kembali peraturan mengenai Uji Kemampuan dan Kepatutan atau Fit and Proper Test bagi direksi bank perkreditan rakyat, demi untuk meningkatkan kepercayaan dan perlindungan masyarakat terhadap industri perbankan.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/9/PBI/2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) BPR yang dikeluarkan pada tanggal 26 Juli 2012 oleh BI, memiliki latar belakang dalam dikeluarkannya peraturan ini yaitu dalam rangka meningkatkan kepercayaan dan perlindungan kepada masyarakat terhadap industri perbankan. Perlu dipastikan agar pengelolaan BPR dilakukan oleh pihak yang senantiasa memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan sehingga pengelolaan BPR dilakukan sesuai dengan tata kelola yang baik (good corporate governance).

Dengan dikeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/9/PBI/2012 maka secara langsung Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/23/PBI/2004 sudah tidak berlaku lagi. Dalam peraturan ini dijelaskan adanya penambahan objek dalam penambahan obyek uji serta penyederhanaan mekanisme uji kemampuan dan kepatutan, pengetatan sanksi dan konsekuensi bagi pihak yang diberikan predikat tidak lulus, serta pengaturan uji kemampuan dan kepatutan bagi BPR dalam penyelamatan atau penanganan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Perbedaan tersebut secara garis besar terdiri dari beberapa aspek berikut:

a. Penambahan obyek uji kemampuan dan kepatutan.

Hal tersebut meliputi : Calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris, calon anggota Direksi sebelum menjalankan fungsi dan tugasnya; PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif yang sedang menjabat; juga diperluas pihak-pihak yang sudah tidak menjadi PSP BPR atau sudah tidak menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif BPR.

b. Penyederhanaan proses uji kemampuan dan kepatutan terhadap PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif yang sedang menjabat (existing):

i.    Pengumpulan bukti tidak harus melalui pemeriksaan khusus namun dapat dilakukan melalui pengawasan aktif (pemeriksaan), pengawasan pasif atau sumber lainnya.

ii.   Pengurangan penyampaian tanggapan dari pihak yang dinilai atas hasil sementara dari semula 2 kali menjadi hanya sekali.

iii. Penyederhanaan langkah–langkah penilaian dari 10 tahap menjadi 4 tahap yaitu:

1.   Klarifikasi temuan & bukti kepada pihak yang dinilai.

2.   Penetapan dan penyampaian hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan.

3.   Tanggapan dari pihak yang dinilai atas hasil penilaian sementara.

4.   Penetapan & pemberitahuan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan.

c.   Predikat hasil uji kemampuan dan kepatutan hanya ada dua yaitu Lulus dan Tidak Lulus

d. Pengetatan sanksi dan konsekuensi bagi pihak yang dinyatakan Tidak Lulus.

Pihak-pihak yang ditetapkan predikat Tidak Lulus dilarang menjadi:

1.   PSP atau memiliki saham pada industri perbankan; dan

2.   Anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada industri perbankan.

3.   Pengenaan jangka waktu larangan terhadap pihak-pihak yang ditetapkan predikat Tidak Lulus sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 ayat (2) peraturan ini ditetapkan:

i.    selama jangka waktu 3 tahun:

ii.   selama jangka waktu lima tahun

iii.  selama jangka waktu 20 tahun

e. Pengaturan Fit and Proper Test bagi bank dalam penyelamatan/penanganan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Pasal 63 ayat (1) peraturan ini mengatur bahwa Dalam rangka penanganan atau penyelamatan BPR, terhadap LPS tidak dilakukan uji kemampuan dan kepatutan selaku calon PSP. Namun calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi yang akan diangkat LPS wajib mengikuti Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test).

f.   Perluasan obyek Fit and Proper Test terhadap pihak-pihak yang sudah tidak menjadi Pemegang Saham Pengendali (Pemegang Saham Pengendali) BPR atau sudah tidak menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif di BPR.

Pihak-pihak yang telah ditetapkan predikat tidak lulus dapat kembali menjadi Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif apabila jangka waktu sanksi telah dilalui dan telah menjalani Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dan ditetapkan Lulus.

(sumber : Drs. J. Tanzil & Rekan)

Peraturan ini dibuat memang untuk pengurangan permasalahan penyelewengan dana bank , “Kami berharap dapat meminimalkan kejahatan (fraud) yang dilakukan pemilik dan pengelola bank”, kata Deputi Direktorat BPR dan UKM BI, Santoso Wibowo (seperti yang dikutip pada keuangan kontan.co.id)

Menurut Santoso, hampir 99% BPR yang terlikuidasi disebabkan kasus fraud pemilik. Modus paling sering pengajuan kredit fiktif. Jadi manajemen menyetujui pemberian kredit untuk debitur A dan B, padahal kredit itu mengalir ke kantong pribadi si pemilik.

Peraturan ini berlaku sejak dikeluarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.14/36/DKBU tanggal 21 Desember 2012 dan resmi berlaku pada tanggal 28 Desember 2012. Semoga adanya peraturan ini dapat mengurangi kejahatan orang-orang “nakal” dalam penyelewengan dana masyarakat.

 

(sumber : www.bi.go.id)

Ditulis Oleh

Lihat semua tulisan dari

Leave a Reply