Wadah Menulis Mahasiswa

MELIHAT KEBIJAKAN LTV BANK KONVENSIONAL & FINANCE TO VALUE (FTV) BANK SYARIAH

April 3rd, 2013 | by | in Perbankan | No Comments

Surat Edaran Bank Indonesia No.14/33/DPbS tanggal 27 November  2012 perihal Penerapan Kebijakan Produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah dan Pembiayaan Kendaraan Bermotor  bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

 

1.     Latar belakang

Sebagaimana pada perbankan konvensional, pertumbuhan pembiayaan kepemilikan rumah (KPR iB)   yang terlalu tinggi pada perbankan syariah dapat mendorong peningkatan harga aset properti yang tidak mencerminkan harga sebenarnya (bubble) sehingga dapat meningkatkan risiko kredit bagi bank yang memiliki eksposur pembiayaan properti yang besar.  Demikian pula untuk pembiayaan kendaraan bermotor (KKB iB) bahwa pembiayaan KKB iB yang terlalu ekspansif dapat meningkatkan risiko kredit bagi bank.

Dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian dan peningkatan peran perbankan syariah dalam mendukung pertumbuhan perekonomian nasional melalui pembiayaan yang produktif maka sebagaimana yang telah diberlakukan untuk perbankan konvensional, perbankan syariah perlu menetapkan kebijakan terkait denganpembiayaan KPR iB  dan KKB iB. Kebijakan dalam pembiayaan KPR iB dan KKB iB pada perbankan syariah dilakukan dengan tetap memperhatikan karakteristik produk perbankan syariah termasuk fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

2.     Pokok-pokok ketentuan

a.    Produk pembiayaan KPR iB

1)    Pengaturan pembiayaan KPR iB hanya diberlakukan untuk pembiayaan KPR iB untuk rumah/bangunan tipe 70 ke atas dan tidak termasuk KPR iB dalam rangka pelaksanaan program perumahan yang ditetapkan pemerintah.

2)    Pembiayaan KPR iB dengan akad Murabahah atau Istishna dikenakan ketentuan batasan Financing to Value (FTV) paling tinggi 70% artinya jumlah pembiayaan yang dapat diberikan oleh bank syariah paling banyak sebesar 70% dari nilai agunan yang diserahkan nasabah.   Agunan dalam hal ini adalah rumah/ bangunan yang dibiayai bank.

3)    Pembiayaan KPR iB dengan skim Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) dipersyaratkan adanya batasan penyertaan (sharing) kepemilikan rumah/bangunan pada saat awal oleh bank syariah ditetapkan paling tinggi 80% dari nilai rumah/bangunan,  atau dengan kata lain nasabah diharuskan melakukan penyertaan (sharing) kepemilikan awal paling rendah 20% nilai rumah/bangunan.

4)    Pembiayaan KPR iB dengan akad Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) dipersyaratkan adanya uang jaminan (deposit) yang harus diserahkan oleh nasabah kepada bank syariah paling rendah20% dari nilai rumah/bangunan.  Uang jaminan tersebut nantinya akan diperhitungkan sebagai pembayaran atas pembelian rumah/bangunan pada saat akad IMBT jatuh tempo dalam hal nasabah mengambil opsi untuk membeli rumah/bangunan yang menjadi obyek IMBT.

Dalam hal nasabah tidak mengambil opsi untuk membeli rumah/bangunan yang menjadi obyek IMBT, maka uang jaminan tersebut akan dikembalikan kepada nasabah.

b.    Produk pembiayaan KKB iB

Pembiayaan KKB iB pada perbankan syariah dipersyaratkan adanya uang muka (down payment) dari nasabah yaitu:

Ketentuan Keterangan
Uang muka paling rendah 25% untuk pembelian kendaraan bermotor roda dua atau roda 3.
Uang muka  paling rendah 30% untuk pembelian kendaraan bermotor roda empat untuk keperluan non produktif.
Uang muka paling rendah 20% untuk pembelian kendaraan bermotor roda empat atau lebih untuk keperluan produktif, yaitu bila memenuhi salah satu syarat :1)   merupakan kendaraan angkutan orang atau barang yang memiliki izin yang dikeluarkan oleh pihak berwenang untuk melakukan kegiatan usaha tertentu; atau

2)   diajukan oleh perorangan atau badan hukum yang memiliki izin usaha tertentu yang dikeluarkan oleh pihak berwenang dan digunakan untuk mendukung kegiatan operasional usaha yang dimiliki.

 

3.    Ketentuan FTV, penyertaan (sharing), dan uang jaminan (deposit) untuk KPR iB serta uang muka (down payment) untuk KKB iB sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan angka 3 tersebut di atas dapat disesuaikan dari waktu ke waktu sesuai dengan kondisi perekonomian Indonesia.

4.    Sanksi pelanggaran:

a.    Bank Indonesia meminta BUS atau UUS untuk menghentikan kegiatan produk KPR iB dan/atau         KKB iB apabila melanggar ketentuan  butir IV.C, butir V.B, butir V.D, dan butir  VI.B  Surat Edaran ini.

b.    BUS atau UUS yang tidak menghentikan kegiatan produk KPR iB dan/atau KKB iB sesuai permintaan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008 tentang

Produk  Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

5.    BUS atau UUS yang telah memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penyaluran KPR iB  dan/atau KKB iB sebelum Surat Edaran ini berlaku, wajib menyesuaikan kebijakan dan prosedur KPR iB dan/atau KKB iB serta menyampaikannya kepada Bank Indonesia paling lambat pada tanggal 31 Maret 2013.

6.    Ketentuan  FTV, penyertaan (sharing), dan uang jaminan (deposit) untuk KPR iB dan uang muka (down

payment) untuk KKB iB tidak berlaku untuk KPR iB dan KKB iB yang sudah mendapat persetujuan Bank sebelum berlakunya Surat Edaran ini.

7.    Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal 27 November  2012, sedangkan ketentuan FTV, penyertaan (sharing), dan uang jaminan (deposit) untuk  KPR iB serta uang muka (down payment) untuk KKB iB mulai berlaku pada tanggal 1 April 2013.

Faktanya, kebijakan ini berhasil menurunkan pembiayaan kendaraan bermotor. Kondisi setelah berlaku kebijakan FTV kendaraan bermotor di bank syariah diterapkan, pembiayaan kendaraan bermotor sangat terpukul. Pada semester II-2012 lalu, pertumbuhan sangat tinggi, sedangkan awal tahun ini mulai stagnan.
“Ini terjadi karena FTV kendaraan bermotor untuk syariah dan konvensional sama. Konsumen mulai berpikir apa sebaiknya meminta akad kredit motor di bank syariah atau bank konvensional.

Atas fakta tersebut, pengamat perbankan syariah, Adityawarman Karim, di Jakarta, dalam http://koran-jakarta.com/index.php/detail/view01/114441 meminta BI, pada Maret ini, segera mengevaluasi kebijakan tersebut, terutama menerapkan aturan yang lebih ringan untuk pembiayaan kendaraan bermotor, khususnya roda dua. yang dibiayai bank syariah. Motor kebanyakan digunakan oleh rakyat kecil sehingga pengenaan uang muka yang terlalu besar sangat memberatkan mereka.

“Kalau bisa dikurangi persentase uang mukanya, FTV untuk pembiayaan roda dua bank syariah yang ideal 20 persen, jadi lebih kecil dari bank konvensional 25–30 persen,” kata Adityawarman.
Dengan estimasi harga motor 12 juta rupiah per unit, uang muka 2,4 juta rupiah masih terjangkau oleh masyarakat kecil. Uang muka yang terlalu rendah, misalnya 15 persen ke bawah, juga dinilai kurang pas karena berpotensi menjadi kredit bermasalah.
Dampak Penurunan

Dilihat dari sumber yang sama, Direktur Bisnis BNI Syariah, Imam T Saptono, mengatakan aturan Loan to Value (LTV) di bank konvensional yang berlaku sejak pertengahan Juni 2012 mengakibatkan tergerusnya pertumbuhan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) 10 persen.

Seperti diketahui, penurunan penjualan 10 persen tersebut akan memukul sektor ketenagakerjaan. Penurunan itu mengakibatkan kebutuhan tenaga kerja ikut berkurang, terutama daerah-daerah yang juga sudah mengalami koreksi pertumbuhan ekonomi.
Di Sumatra Selatan, Bengkulu, Riau, Kalimantan, dan Sulawesi, misalnya, permintaan tenaga kerjanya sudah terkoreksi hampir 30 persen.
Bank Indonesia mengaku terus mengevaluasi dampak penerapan pembatasan uang muka kredit, baik LTV di bank konvensional maupun FTV di bank syariah, terhadap pertumbuhan industri. Meskipun ada pelambatan, diharapkan lebih karena aspek kehati-hatian dari pelaku usaha maupun masyarakat, bukan karena kebijakan yang dikeluarkan oleh regulator.

Disisi lain, kebijakan tersebut tidak terlalu mengkhawatirkan aspek pembiayaan perbankan syariah. Contohnya saja, seperti ditulis dalam http://swa.co.id/business-strategy/management/bri-syariah-tak-khawatirkan-aturan-ftv. “Kami fokus untuk pembiayaan pemilikan rumah tipe 70 ke bawah, bukan rumah dengan tipe besar,” kata Consumer Financing Group Head  BRI Syariah, Sri Esti Kadaryanti di Jakarta.

Sri mengatakan, rata-rata pembiayaan BRI Syariah berkisar antara Rp 100 juta hingga Rp 115 juta. “Masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah biasanya membeli rumah dengan harga Rp 150 juta ke bawah yang tipenya, di bawah tipe 70,” katanya.

Dengan demikian, kegiatan pembiayaan KPR yang dilakukan oleh BRI tidak melanggar ketentuan BI. “Rumah tipe 70 ke bawah kan tidak terkena ketentuan, kami juga tidak melanggar dengan DP tetap 10%,” tambah Sri.

Terlepas dari semua dampak, meskipun bank memutar strategi agar tidak dikenakan sanksi atas pelanggaran kebijakan BI tersebut, Kita patut bersyukur atas kejelian BI dan Bapepam-LK mengantisipasi tantangan di tengah gejolak ekonomi global. Kebijakan baru yang disampaikan pada Pertemuan Tahunan Perbankan itu merupakan kado berharga. Hanya dengan makro dan mikroprudensial, industri keuangan syariah akan tumbuh optimal dan berkesinambungan

Ditulis Oleh

Lihat semua tulisan dari

Leave a Reply