Wadah Menulis Mahasiswa

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/10/DPNP tanggal 15 Maret 2012 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Pemberian Kredit Pemilikan Rumah dan Kredit Kendaraan Bermotor

April 3rd, 2013 | by | in Berita | No Comments

No. 14/ 10 /DPNP Jakarta, 15 Maret 2012
S U R A T E D A R A N
Kepada
SEMUA BANK UMUM
DI INDONESIA
Perihal : Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang
Melakukan Pemberian Kredit Pemilikan Rumah dan
Kredit Kendaraan Bermotor
Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor
5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bag
i Bank Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomo
r 56,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4
292)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indo
nesia Nomor
11/25/PBI/2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009
Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone
sia Nomor
5029) dan dalam rangka meningkatkan kehati-hatian b
agi Bank yang
melakukan aktivitas pemberian Kredit Pemilikan
Rumah dan Kredit
Kendaraan Bermotor, perlu untuk mengatur mengenai p
emberian Kredit
Pemilikan Rumah dan Kredit Kendaraan Bermotor oleh
Bank dalam
Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut:
.
KETENTUAN UMUM
A.
Sejalan dengan semakin meningkatnya permintaan Kred
it
Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Kendaraan Bermotor
(KKB)
serta mengingat pertumbuhan KPR dan KKB yang terlal
u tinggi
berpotensi menimbulkan berbagai Risiko maka Bank pe
rlu
meningkatkan kehati-hatian dalam penyaluran KPR dan
KKB.
B.
Bahwa pertumbuhan KPR yang terlalu tinggi juga dapa
t
mendorong peningkatan harga aset properti yang tida
k
mencerminkan harga sebenarnya (
bubble
) sehingga dapat
meningkatkan Risiko Kredit bagi bank-bank dengan ek
sposur
kredit properti yang besar.
C.
Untuk tetap dapat menjaga perekonomian yang produkt
if dan
mampu menghadapi tantangan sektor keuangan dimasa y
ang
akan datang, perlu adanya kebijakan yang dapat memp
erkuat
ketahanan sektor keuangan untuk meminimalisir sumbe
r-
sumber kerawanan yang dapat timbul, termasuk pertum
buhan
KPR dan KKB yang berlebihan.
D.
Kebijakan dalam rangka meningkatkan kehati-hatian B
ank
dalam pemberian KPR dan KKB serta untuk memperkuat
ketahanan sektor keuangan dilakukan melalui penetap
an
besaran
Loan to Value
(LTV) untuk KPR dan
Down Payment
(DP)
untuk KKB.
II.
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN PRINSIP KEHATI-HATIA
N
DALAM PEMBERIAN KPR DAN KKB
Bank yang menyalurkan KPR dan KKB wajib:
A.
menerapkan Manajemen Risiko sesuai dengan Peraturan
Bank
Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003
tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum sebag
aimana
telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor
11/25/PBI/2009, mengingat adanya berbagai Risiko ya
ng
melekat pada aktivitas tersebut, terutama Risiko Kr
edit dan
Risiko Likuiditas;
B.
menyusun kebijakan dan prosedur secara tertulis yan
g akan
menjadi acuan dalam pemberian KPR dan KKB dengan
berpedoman pada:
1.
Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tanggal
19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko
bagi
Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009;
2.
Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor
27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewaji
ban
Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijaksanaan Perkredita
n
Bank bagi Bank Umum;
3.
Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/38/DPNP tangga
l
31 Desember 2010 perihal Pedoman Penyusunan
Standard
Operating Procedure
Administrasi Kredit Pemilikan Rumah
dalam Rangka Sekuritisasi;
4.
Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/6/DPNP tanggal
18 Februari 2011 perihal Pedoman Perhitungan Aset
Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit denga
n
Menggunakan Pendekatan Standar; dan
5.
Surat Edaran Bank Indonesia ini. III.
PENGATURAN
LOAN TO VALUE
(LTV) PADA KPR
A.
Ruang lingkup KPR yang diatur dalam Surat Edaran Ba
nk
Indonesia ini mencakup kredit konsumsi kepemilikan
rumah
tinggal, termasuk rumah susun atau apartemen n
amun tidak
termasuk rumah kantor dan rumah toko, dengan tipe b
angunan
lebih dari 70 m
2
(tujuh puluh meter persegi), yang diberikan
Bank kepada debitur perorangan dengan nilai kredit
yang
ditetapkan berdasarkan nilai agunan.
B.
Rasio
Loan to Value
(LTV) dalam Surat Edaran Bank Indonesia
ini merupakan angka rasio antara nilai kredit yang
dapat
diberikan oleh Bank terhadap nilai agunan pada saat
awal
pemberian kredit.
C.
Perhitungan rasio LTV dilakukan sebagai berikut:
1.
Nilai kredit ditetapkan berdasarkan plafon kredit y
ang
diterima oleh debitur sebagaimana tercantum dalam
perjanjian kredit; dan
2.
Nilai agunan ditetapkan berdasarkan nilai pengikata
n
agunan oleh Bank.
D.
Rasio LTV untuk Bank yang memberikan KPR sebagaiman
a
diatur dalam SE ini ditetapkan paling tinggi sebesa
r 70% (tujuh
puluh persen).
E.
Pengaturan mengenai LTV sebagaimana dimaksud pada h
uruf D
dikecualikan terhadap KPR dalam rangka pelaksanaan
program
perumahan pemerintah Indonesia.
Yang dimaksud program perumahan pemerintah Indonesi
a
adalah program perumahan sebagaimana dimaksud dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku. IV.
PENGATURAN UANG MUKA KREDIT ATAU
DOWN PAYMENT
PADA
KKB
A.
Ruang lingkup KKB dalam Surat Edaran Bank Indonesia
ini
mencakup kredit yang diberikan Bank kepada debitur
untuk
pembelian kendaraan bermotor.
B.
Yang dimaksud dengan uang muka, selanjutnya disebut
sebagai
Down Payment
(DP) dalam Surat Edaran Bank
Indonesia ini adalah pembayaran di muka atau uang m
uka
secara tunai yang sumber dananya berasal dari debit
ur (
self
financing
) dalam rangka pembelian kendaraan bermotor secara
kredit.
C.
DP ditetapkan sebesar persentase tertentu dari harg
a pembelian
kendaraan bermotor yang dibiayai oleh Bank.
DP untuk Bank yang memberikan KKB sebagaimana diatu
r
dalam SE ini ditetapkan sebagai berikut:
1.
DP paling rendah 25% (dua puluh lima persen), untuk
pembelian kendaraan bermotor roda dua.
2.
DP paling rendah 30% (tiga puluh persen), untuk pem
belian
kendaraan bermotor roda empat untuk keperluan non
produktif.
3.
DP paling rendah 20% (dua puluh persen), untuk pemb
elian
kendaraan bermotor roda empat atau lebih untuk kepe
rluan
produktif, yaitu apabila memenuhi salah satu syarat
sebagai
berikut:
a.
merupakan kendaraan yang memiliki izin untuk
angkutan orang atau barang yang dikeluarkan oleh pi
hak
berwenang; atau b.
diajukan oleh perorangan atau badan hukum yang
memiliki izin usaha tertentu yang dikeluarkan oleh
pihak
berwenang dan digunakan untuk mendukung kegiatan
operasional dari usaha yang dimilikinya.
V.
TATA CARA PENGENAAN SANKSI
A.
Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam
butir III.D dan/atau butir IV.C dikenakan sanksi ad
ministratif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Peraturan Bank
Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan
Manajemen Risiko bagi Bank Umum sebagaimana telah d
iubah
dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/200
9,
berupa teguran tertulis.
B.
Selain dikenakan sanksi administratif berupa tegura
n tertulis
sebagaimana dimaksud dalam huruf A, Bank wajib
menyampaikan
action plan
sesuai batas waktu tertentu yang
ditetapkan Bank Indonesia yang memuat antara lain:
1.
komitmen untuk tidak melakukan pelanggaran kembali
atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir III
.D
dan/atau butir IV.C;
2.
rencana perbaikan/evaluasi atas
Standar Operating
Procedure
(SOP) termasuk batasan waktu pelaksanaan
perbaikan /evaluasi dimaksud; dan/atau
3.
rencana tindakan Bank terhadap pegawai yang melakuk
an
pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dal
am
butir III.D dan/atau butir IV.C.
C.
Bank yang:
1.
tidak menyampaikan
action plan
atau tidak menyelesaikan
action plan
sebagaimana dimaksud pada huruf B; dan/atau 2.
melakukan pelanggaran kembali atas ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam butir III.D dan/atau but
ir
IV.C setelah
action plan
sebagaimana dimaksud dalam butir
B disampaikan,
dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaks
ud dalam
Pasal 34 Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/200
3
tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indo
nesia
Nomor 11/25/PBI/2009.
D.
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada huru
f C
berupa:
1.
Penurunan tingkat kesehatan Bank
Penurunan tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud
dalam Surat Edaran ini mencakup penurunan faktor
penilaian tingkat kesehatan Bank, antara lain fakto
r profil
risiko dan/atau faktor
Good Corporate Governance
(GCG);
2.
Pembekuan kegiatan usaha tertentu
Pembekuan kegiatan usaha tertentu sebagaimana
dimaksud dalam Surat Edaran ini antara lain mencaku
p
larangan pemberian KPR dan/atau KKB untuk jangka
waktu tertentu di Bank/cabang/unit tertentu; dan/at
au
3.
Pencantuman anggota pengurus, pegawai, Bank dan/ata
u
pemegang saham dalam daftar pihak-pihak yang mendap
at
predikat tidak lulus dalam penilaian kemampuan dan
kepatutan atau dalam catatan administrasi Bank Indo
nesia
sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia y
ang
berlaku. E.
Pelanggaran atas kewajiban penyampaian penyesuaian
kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam b
utir
VII dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pas
al 33
Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tanggal
19
Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Ba
nk
Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank
Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009.
VI.
KETENTUAN LAIN-LAIN
A.
Rasio LTV untuk KPR sebagaimana dimaksud dalam buti
r III. D
dan besaran DP untuk KKB sebagaimana dimaksud dalam
butir IV.C dapat disesuaikan dari waktu ke waktu se
suai
dengan kondisi perekonomian Indonesia.
B.
Bank Indonesia melakukan pemantauan terhadap pelaks
anaan
Surat Edaran Bank Indonesia ini antara lain melalu
i pelaporan
Sistem Informasi Debitur (SID) oleh Bank maupun mel
alui
pengawasan dan pemeriksaan Bank.
VII.
KETENTUAN PERALIHAN
Bank yang telah memiliki kebijakan dan prosedur ter
tulis mengenai
pemberian KPR dan KKB sebelum Surat Edaran ini berl
aku, wajib
menyesuaikan kebijakan dan prosedur tersebut serta
menyampaikannya kepada Bank Indonesia paling lambat
3 (tiga)
bulan sejak Surat Edaran Bank Indonesia ini berlaku
.
VIII.
KETENTUAN PENUTUP
Ketentuan mengenai besaran LTV untuk KPR dan DP unt
uk KKB
sebagaimana dimaksud dalam butir III.D dan butir IV
.C mulai
berlaku pada tanggal 15 Juni 2012. Surat Edaran Bank Indonesia
ini mulai berlaku pada tanggal
15 Maret 2012.

Ditulis Oleh

Lihat semua tulisan dari

Leave a Reply