Wadah Menulis Mahasiswa

SURAT EDARAN BANK INDONESIA Tahun 2012

April 3rd, 2013 | by | in Berita | No Comments

Surat Edaran Bank Indonesia No.14/16/DPbs tanggal 31 Mei 2012

 

1.  Penerbitan SE ini dilatarbelakangi oleh adanya fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tanggal 3 Juni 2010 perihal Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai yang memungkinkan masyarakat untuk memiliki emas melalui pembelian secara tangguh.

2.  Penerbitan SE ini bertujuan untuk memberikan acuan bagi perbankan syariah dalam menjalankan produk Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE) dalam rangka meningkatkan kehati-hatian bank yang menyalurkan produk PKE.

3.  Ketentuan ini berlaku untuk Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan BPRS

4.  Pokok-pokok pengaturan produk PKE sebagai berikut :

a.  Bank Syariah atau UUS wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis secara memadai.
b.  Agunan PKE adalah emas yang dibiayai oleh Bank Syariah atau UUS yang diikat secara gadai, disimpan secara fisik di Bank Syariah atau UUS, dan tidak dapat ditukar dengan agunan lain.
c.  Bank Syariah atau UUS dilarang mengenakan biaya penyimpanan dan pemeliharaan atas emas yang digunakan sebagai agunan PKE.
d.  Jumlah PKE setiap nasabah ditetapkan paling banyak sebesar Rp150.000.000,00. Nasabah dimungkinkan untuk memperoleh PKE dan Qardh Beragun Emas secara bersamaan, dengan jumlah saldo secara keseluruhan paling banyak Rp250.000.000,00 dan jumlah saldo untuk PKE paling banyak Rp150.000.000,00.
e.  Uang muka PKE paling rendah 20% untuk emas lantakan (batangan) dan paling rendah sebesar 30% untuk emas perhiasan.
f.  Jangka waktu PKE paling singkat 2 tahun dan paling lama 5 tahun.
g.  Pembayaran PKE dilakukan dengan cara angsuran dalam jumlah yang sama setiap bulan. Pelunasan dipercepat dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1) paling singkat 1 tahun setelah akad pembiayaan berjalan;
2) nasabah wajib membayar seluruh pokok dan margin (total piutang) dengan menggunakan dana yang bukan berasal dari penjualan agunan emas; dan
3) nasabah dapat diberikan potongan atas pelunasan dipercepat namun tidak boleh diperjanjikan dalam akad.

h.  Apabila nasabah tidak dapat melunasi PKE pada saat jatuh tempo dan/atau PKE digolongkan macet maka agunan dapat dieksekusi oleh Bank Syariah atau UUS setelah melampaui 1 tahun sejak tanggal akad PKE. Hasil eksekusi agunan diperhitungkan dengan sisa kewajiban nasabah sebagai berikut:
1) apabila hasil eksekusi agunan lebih besar dari sisa kewajiban nasabah maka selisih lebih tersebut dikembalikan kepada nasabah; atau
2) apabila hasil eksekusi agunan lebih kecil dari sisa kewajiban nasabah maka selisih kurang tersebut tetap menjadi kewajiban nasabah.

i.  Bank Syariah atau UUS harus menjelaskan secara lisan dan tertulis karakteristik produk PKE.

5. Bank Syariah atau UUS yang akan menyalurkan produk PKE harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia.

6.  Bank Syariah atau UUS wajib melaporkan realisasi pengeluaran produk PKE paling lama 10 hari setelah dikeluarkannya produk PKE tersebut.

7.  Bank Syariah dan UUS yang menjalankan produk PKE sebelum memperoleh izin dari BI dikenakan sanksi teguran tertulis dan denda uang. Bagi Bank Syariah atau UUS yang menjalankan produk PKE yang tidak sesuai dengan ketentuan dapat dikenakan sanksi berupa penghentian produk PKE tersebut.

8.  Bagi Bank Syariah atau UUS yang telah memperoleh persetujuan BI untuk menjalankan produk PKE sebelum berlakunya SE ini maka:
a. akad yang telah ada masih tetap berlaku dan tidak dapat diperpanjang; dan
b. tidak melayani nasabah baru sampai dengan mendapatkan persetujuan produk PKE dari Bank Indonesia.

 

 

Surat Edaran Bank Indonesia No.14/13/DPNP tanggal 9 April 2012

 

Sehubungan dengan kedudukan dan kewenangan Bank Indonesia untuk menetapkan peraturan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962) dan telah dicabutnya ketentuan yang mendasari penerbitan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 23/15/BPPP tanggal 28 Februari 1991 perihal Kegiatan Bank di Pasar Modal, perlu untuk mencabut Surat Edaran Bank Indonesia dimaksud.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 23/15/BPPP tanggal 28 Februari 1991 perihal Kegiatan Bank di Pasar Modal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 9 April 2012.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.Demikian agar Saudara maklum.

 

Substansi Suarat Edaran BI No.14/13/DPNP

Surat Edaran(SE) ini diterbitkan untuk mencabut SE BI no.23/15/BPPP Tanggal 28 Februari 1991 Perihal Kegiatan Bank Di Pasar Modal .

SE BI No.23/15/BPPP pada dasarnya merupakan surat penyampaian kepada Bank Umum, Bank Pembangunan, dan Lembaga Keuangan Bukan Bank di Indonesia terkait terbitnya Keputusan Mentri Keuangan No.1548/KMK.013/1990 tanggal 4 Desember 1990 tentang Pasar Modal .

SE ini diterbitkan karena Keputusan Mentri Keuangan (KMK) No.1548/KMK.013/1990 yang menjadi dasar terbitnya SE BI No.23/15/BPPP telah dicabut berdasarkan KMK No.645/KMK.010/1995 tanggal 30 Desember 1995 .

Ketentuan yang menjadi dasar hukum bagi bank untuk melakukan kegiatan di pasar modal yaitu secara umum, kegiatan di pasar modal telah diatur berdasarkan UU No.8 Th 1998 tentang Pasar Modal . Disamping itu, bank juga mengacu pada ketentuan BI yaitu PBI No.5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen resiko bagi Bank Umum, sebagaimana diubah oleh PBI No.11/25/PBI/2009 dan SE BI No.11/35/DPNP perihal Pelaporan Produk atau Aktivitas Baru .

 

 

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/4/DPNP tanggal 25 Januari 2012 perihal Bank Umum

Sehubungan dengan adanya Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/27/PBI/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 147. Oleh karena itu, perlu mengatur kembali ketentuan pelaksanaan mengenai Bank Umum dalam Surat Edaran Bank Indonesia, dengan pokok-pokok ketentuan sebagai berikut:

I. Umum

a)    Dalam kondisi persaingan yang semakin tajam perbankan nasional dipaksa untuk aktif menciptakan peluang yang dapat memuaskan pelayanan bagi nasabah.

b)   Sebagai regulator, Bank Indonesia berkepentingan untuk melindungi nasabah dan memelihara kelangsungan usaha Bank.

c)    Sehubungan dengan hal di atas, maka Bank wajib menyampaikan Pengajuan permohonan izin atau rencana dan/atau penyampaian laporan oleh Bank kepada Bank Indonesia. Hal ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

II. Penerapan Manajemen Resiko

Anggota Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif serta pembukaan,

perubahan status, pemindahan alamat dan/atau penutupan kantor Bank. Merekalah orang-orang yang terkait dalam Penerapan Manajemen Resiko. Oleh sebab itu, Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur yang paling kurang mencakup:

a)      Persyaratan dan tata cara pemilihan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif.

b)      Dengan memperhatikan: visi dan misi Bank, penilaian potensi ekonomi, penilaian kinerja kantor Bank, dan realisasi tahun sebelumnya atas rencana pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat, dan/atau penutupan kantor Bank.

III. Pejabat Eksekutif

Bank wajib melaporkan kepada Bank Indonesia perihal pengangkatan, pemberhentian atau penggantian Pejabat Eksekutif.Dan apabila Pejabat Eksekutif memiliki rekam jejak negatif maka Bank wajib untuk segera membatalkan pengangkatan Pejabat yang bersangkutan.Dan bila perlu Bank Indonesia wajib mewawancarai pejabat terkait untuk mengklarifikasi guna memastikan kelayakan kinerja Pejabat tersebut.

IV. Kajian Rencana Pembukaan, Perubahan Status, Pemindahan Alamat dan/atau Penutupan Kantor Bank dalam Rencana Bisnis Bank.

a)      Bank wajib menyusun kajian sebagai dasar untuk menetapkan rencana pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat dan/atau penutupan kantor Bank.

b)      Bank wajib mencantumkan kajian tersebut dalam lampiran rencana bisnis bank terkait rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai rencana bisnis Bank.

V. Kantor Wilayah dan Kantor Fungsional yang Melakukan Kegiatan Operasional.

Kegiatan operasional adalah kegiatan penghimpunan dan/atau penyaluran dana dengan melakukan satu atau lebih kegiatan di bawah ini:

a)      Penerimaan nasabah

b)      Penerimaan/pengeluaran kas

c)      Pemrosesan permohonan penyaluran/penghimpunan dana, atau

d)     Memberikan keputusan atas permohonan penyaluran/ penghimpunan dana.

VI. Kegiatan Pameran

Kegiatan pameran yang dilakukan dalam rangka promosi, tidak bersifat permanen, dan hanya menerima setoran awal/titipan kas sesuai persyaratan setoran minimal pembukaan rekening tidak termasuk dalam Kegiatan Pelayanan Kas sehingga tidak perlu dilaporkan kepada Bank Indonesia. Dengan demikian, seandainya persyaratan setoran awal minimal dalam pembukaan rekening tabungan adalah sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), maka setoran awal yang boleh diterima Bank adalah sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah). Apabila Bankmenerima setoran awal lebih dari Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) maka kegiatan tersebut tidak dapat digolongkan sebagai kegiatan pameran, tetapi sebagai Kegiatan Pelayanan Kas. Dalam hal kegiatan pameran dilaksanakan dalam jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari maka kegiatan tersebut tidak dapat digolongkan sebagai kegiatan pameran, tetapi sebagai Kegiatan Pelayanan Kas.

VII. Perubahan Nama Bank

Perubahan nama Bank wajib dilakukan mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Hal tersebut Bank terkait wajib membuat dokumen persetujuan perubahan nama Bank yang selanjutnya disampaikan kepada Bank Indonesia bersamaan dengan pengajuan permohonan perubahan nama Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Bank Umum.

VIII. Rencana Perubahan Jaringan Kantor dalam Rencana Bisnis Bank

a)      Bank yang akan melaksanakan pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat, dan/atau penutupan jaringan kantor Bank yang meliputi Kantor Wilayah, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Fungsional, Kantor Kas dan/atau Kegiatan Pelayanan Kas wajib mencantumkan rencana dimaksud dalam Rencana Bisnis Bank pada bagian Rencana Perubahan Jaringan Kantor.

b)      Rencana alamat lokasi pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat, dan/atau penutupan Kantor Wilayah, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Fungsional, Kantor Kas dan/atau Kegiatan Pelayanan Kas sebagaimana dimaksud pada huruf a) dilaporkan sebagai berikut :

Dalam hal rencana lokasi kantor berada di wilayah propinsi DKI Jakarta, paling kurang menyebutkan nama propinsi DKI jakarta

Dalam hal rencana lokasi kantor berada di luar wilayah propinsi DKI Jakarta maka paling kurang menyebutkan nama kabupaten/ kotamadya dimana lokasi kantor akan dibuka dan/atau dipindahkan

IX. Laporan Pelaksanaan Perubahan Jaringan Kantor dalam Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank Triwulanan

a)    Bank yang telah melaksanakan pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat, dan/atau penutupan jaringan kantor Bank yang meliputi Kantor Wilayah, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Fungsional, Kantor Kas dan/atau Kegiatan Pelayanan Kas wajib mencantumkan pelaksanaan dimaksud dalam Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank triwulanan.

b)   Informasi pelaksanaan perubahan jaringan kantor Bankdalam Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank triwulanan wajib menyebutkan alamat lengkap lokasi:

Pembukaan Kantor Kas dan/atau Kegiatan Pelayanan Kas

Pemindahan Kantor Wilayah, Kantor Kas, Kegiatan Pelayanan Kas, dan/atau Kantor Fungsional yang tidak melakukan kegiatan operasional; dan/atau

Penutupan Kantor Wilayah, Kantor Kas, dan/atau Kegiatan Pelayanan Kas.

X. Format Surat Permohonan Izin atau Rencana dan Laporan

a)      Pengajuan permohonan izin atau rencana dan/atau penyampaian laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tersebut wajib diajukan oleh Bank kepada Bank.

b)      Dalam hal format lampiran tidak diatur secara khusus dalam Surat Edaran ini, maka format penyampaian pengajuan permohonan atau rencana dan/atau penyampaian laporan diserahkan kepada masing-masing Bank.

XI. Penyampaian Permohonan Izin atau Rencana dan Laporan

a)      Penyampaian permohonan izin yang diajukan kepada Gubernur Bank Indonesia/Pimpinan Bank Indonesia, Up. Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan (DPIP), dialamatkan ke Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10350.

b)      Penyampaian laporan pelaksanaan yang diajukan kepada Bank Indonesia, Up. Direktorat Pengawasan Bank (DPB), dialamatkan ke Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10350.

c)      Penyampaian permohonan izin dan laporan pelaksanaan yang diajukan kepada Pimpinan Bank Indonesia dan/atau Bank Indonesia, Up. Kantor Bank Indonesia, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia dialamatkan dengan mengacu kepada pembagian wilayah kerja kantor Bank Indonesia pada Lampiran B.

d)     Penyampaian rencana yang diajukan kepada Bank Indonesia Up. Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan (DPIP) dialamatkan ke Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10350, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia atau Kantor Bank Indonesia setempat bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia dengan mengacu kepada pembagian wilayah kerja kantor Bank Indonesia pada Lampiran B.

e)      Penyampaian permohonan izin dan laporan lainnya selain sebagaimana dimaksud dalam angka IX.1, dialamatkan kepada Bank Indonesia Up. Direktorat Pengawasan Bank (DPB), Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10350, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia, atau Kantor Bank Indonesia setempat bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia dengan mengacu kepada pembagian wilayah kerja kantor Bank Indonesia pada Lampiran B.

f)       Bank wajib menyampaikan laporan dalam bentuk softcopy posisi 31 Desember 2011 untuk:

Laporan seluruh Pejabat Eksekutif yang menjabat dengan berpedoman pada Lampiran 34 dan Lampiran 34.a ; dan

Laporan Seluruh Jenis Kantor Bank dengan berpedoman pada Lampiran 36, yang disampaikan paling lambat tanggal 6 Februari 2012 kepada Bank Indonesia dengan alamat: Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan (DPIP) Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10350.

g)      Penyampaian laporan pelaksanaan pada angka 2 dan angka 3 tidak berlaku bagi laporan pengangkatan, pemberhentian, penggantian, atau pengangkatan sementara Pejabat Eksekutif serta laporan pelaksanaan pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat dan/atau penutupan kantor Bank. Laporan pengangkatan, pemberhentian, penggantian, atau pengangkatan sementara Pejabat Eksekutif serta laporan pelaksanaan pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat dan/atau penutupan kantor Bank disampaikan melalui Laporan Kantor Pusat Bank Umum.

XII. Penyampaian Laporan Pada masa Peralihan

a)      Penyampaian laporan pengangkatan, pemberhentian atau penggantian Pejabat Eksekutif serta laporan pelaksanaan pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat dan/atau penutupan kantor Bank melalui laporan kantor pusat bank umum efektif berlaku pada tanggal 2 Januari 2012.

b)      Selama laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a) belum dapat disampaikan kepada Bank Indonesia melalui laporan kantor pusat bank umum maka laporan tersebut wajib disampaikan secara offline setiap bulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya dengan kepada Bank Indonesia dengan alamat: Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan (DPIP) ke Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10350.

Dengan berlakunya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/5/DPNP tanggal 28 Januari 2009 perihal Bank Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Surat Edaran Bank Indonesia ini berlaku pada tanggal 25 Januari 2012.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ringkasan :

Surat Edaran (SE) ini merupakan petunjuk pelaksanaan atas Peraturan Bank Indonesia No. 13/27/PBI/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum (PBI).

Dalam rangka penerapan manajemen risiko terkait anggota Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif serta pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat dan/atau penutupan kantor Bank, Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur yang paling kurang mencakup:

Persyaratan dan tata cara pemilihan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif; danperencanaan pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat dan/atau penutupan kantor Bank dengan memperhatikan: visi dan misi Bank, penilaian potensi ekonomi, penilaian kinerja kantor Bank, dan realisasi tahun sebelumnya atas rencana pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat, dan/atau penutupan kantor Bank.

Bank wajib menyusun kajian sebagai dasar untuk menetapkan rencana pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat dan/atau penutupan kantor Bank dengan berpedoman pada aturan yang dimuat dalam lampiran SE ini. Kajian tersebut wajib dicantumkan dalam lampiran rencana bisnis bank terkait rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai rencana bisnis bank.

Pengajuan permohonan izin atau rencana dan/atau penyampaian laporan sebagaimana diatur dalam PBI tersebut wajib diajukan oleh Bank kepada Bank Indonesia dengan menggunakan format dan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam SE ini. Dalam hal format lampiran tidak diatur secara khusus dalam SE ini, maka format penyampaian pengajuan permohonan atau rencana dan/atau penyampaian laporan diserahkan kepada masing-masing Bank.

Penyampaian laporan pengangkatan, pemberhentian atau penggantian Pejabat Eksekutif serta laporan pelaksanaan pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat dan/atau penutupan kantor Bank melalui laporan kantor pusat bank umum efektif berlaku pada tanggal 2 Januari 2012. Selama laporan dimaksud belum dapat disampaikan kepada Bank Indonesia melalui laporan kantor pusat bank umum maka laporan dimaksud wajib disampaikan secara offline setiap bulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya dengan berpedoman pada Lampiran 35, Lampiran 35.a, dan Lampiran 37 SE, kepada Bank Indonesia dengan alamat Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan (DPIP) ke Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10350.

Dengan berlakunya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/5/DPNP tanggal 28 Januari 2009 perihal Bank Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

Sumber :

http://www.bi.go.id

http://www.google.com

http://www.wikipedia.com

Ditulis Oleh

Lihat semua tulisan dari

Leave a Reply