Wadah Menulis Mahasiswa

Tanggapan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/1/DPNP tanggal 15 Januari 2013 tentang Transparansi Informasi Suku Bunga Dasar Kredit dan Peraturan Bank Indonesia 15/1/PBI/2013 Tanggal 18 Februari 2013 Tentang LPIP

April 3rd, 2013 | by | in Berita, Catatan Kuliah, Perbankan | No Comments

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/1/DPNP tanggal 15 Januari 2013 tentang Transparansi Informasi Suku Bunga Dasar Kredit
Peraturan : Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/1/DPNP tanggal 15 Januari 2013 tentang Transparansi Informasi Suku Bunga Dasar Kredit
Berlaku : Tanggal 15 Januari 2013

1. Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) ini merupakan pengaturan kembali dari SE BI No.13/5/DPNP tanggal 8 Februari 2011 perihal Transparansi Informasi Suku Bunga Dasar Kredit. Latar belakang dan tujuan penerbitan SE BI ini adalah sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan transparansi informasi, meningkatkan good governance, dan mendorong persaingan yang sehat dalam industri perbankan antara lain melalui terciptanya disiplin pasar (market discipline) yang lebih baik.
2. Pokok-pokok pengaturan kembali dalam SE BI ini meliputi antara lain:
a. Penambahan segmen kredit baru di dalam pelaporan dan publikasi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) yakni SBDK kredit mikro. Kredit mikro adalah kredit yang disalurkan kepada usaha mikro. Adapun definisi usaha mikro berdasarkan Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
b. Terdapat penegasan bahwa SBDK merupakan suku bunga terendah yang dipergunakan sebagai indikator besaran suku bunga kredit yang akan dikenakan oleh Bank kepada nasabah.
c. Semua Bank umum konvensional wajib mempublikasikan SBDK ke masyarakat serta melaporkan tabel komponen perhitungan SBDK kepada Bank Indonesia.
d. Sebagai salah satu bentuk edukasi dan transparansi kepada nasabah, Bank wajib memberikan informasi mengenai SBDK dan suku bunga kredit dalam surat pemberitahuan persetujuan kredit (offering letter) atau dokumen lainnya kepada calon debitur sebelum penandatanganan perjanjian kredit.
e. Publikasi SBDK melalui surat kabar dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember untuk posisi SBDK akhir bulan yang bersangkutan.
f. Kewajiban pelaporan dan publikasi SBDK memiliki masa transisi sebagai berikut:
1. Bagi Bank yang mempunyai total aset Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) atau lebih pada posisi akhir bulan Desember 2012 dalam Laporan Bulanan Bank Umum (LBU), kewajiban pelaporan dan kewajiban publikasi untuk segmen kredit mikro dilakukan sejak posisi akhir bulan Februari 2013.
2. Bagi Bank yang mempunyai total aset kurang dari Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) pada posisi akhir bulan Desember 2012 dalam LBU, kewajiban pelaporan untuk segmen kredit mikro dan kewajiban publikasi untuk segmen kredit korporasi, kredit ritel, kredit mikro, dan kredit konsumsi (KPR dan Non KPR) dilakukan sejak posisi akhir bulan Juni 2013.
g. Dengan berlakunya SE BI ini maka SE BI No.13/5/DPNP tanggal 8 Februari 2011 perihal Transparansi Informasi Suku Bunga Dasar Kredit dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

 TANGGAPAN ATAS : Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/1/DPNP tanggal 15 Januari 2013 tentang Transparansi Informasi Suku Bunga Dasar Kredit
Penetapan kebijakan transparasi suku bunga ini akan memberikan dampak yang sangat positif bagi para debitur mikro, karena sebelum keluarnya PBI ini para debitur seperti membeli buah didalam karung, melihat fisik dari luar nya saja tanpa mengetahui quantity dari isi karung tersebut. Mengapa bisa dikatakan demikian, karena pada saat awal debitur meminjam tanpa berlandaskan pada informasi batas atas dan bawah pada suku bunga yang berlaku, sehingga para debitur mikro hanya dapat menerima saja atas dasar kebutuhan walaupun dengan pembebanan biaya bunga yang tinggi. Pada dasarnya pembebanan biaya terhadap sesuatu yang akan didapatkan memang harus diketahui secara terperinci untuk penentuan hpp nya, terlebih jika permodalan untuk menjalankan suatu usaha, jika ada lonjakan bunga yang cukup tinggi dalam quantitas besar,maka akan berpengaruh pada perhitungan awal suatu usaha.
Dari sisi moralitas usaha, hal ini juga sangat memberikan kontribusi yang signifikan. Bayangkan jika kita meminjam uang yang tidak diketahui besaran perubahan jumlah bunganya, keadaan tersebut bisa dikatakan kejahatan yang tidak bisa di sentuh oleh tangan hukum, karena tidak ada sisi pemaksaan dan dilakukan atas kesadaran dua belah pihak. Kejahatan yang terdapat didalamnya adalah pemanfaatan atas kebutuhan orang lain untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, sehingga dilihat dari sisi moralitas atas hubungan sosial merupakan sesuatu yang tidak baik.
Jika peraturan ini sudah berjalan dengan ketentuan yang ada, dapat di prediksikan pertumbuhan usaha mikro akan berkembang, karena para pengusaha kecil menengah yang menggunakan pinjaman untuk modal usaha dapat memperkecil beban biaya atas bunga, sehingga dapat menurunkan harga jual dan meningkatkan konsumsi masyarakat secara umum, disertai dengan meningkatnya daya beli atas nilai uang dengan adanya penurunan harga.

Peraturan Bank Indonesia 15/1/PBI/2013 Tanggal 18 Februari 2013 Tentang Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan
Peraturan : Peraturan Bank Indonesia 15/1/PBI/2013 Tanggal 18 Februari 2013 Tentang Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan
Berlaku : Sejak tanggal 18 Februari 2013

Latar Belakang

Sejak tahun 1975, Bank Indonesia telah mengelola informasi perkreditan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas sebagai otoritas moneter dan perbankan, serta melayani kebutuhan industri keuangan, khususnya dalam mendukung kelancaran penyaluran penyediaan dana dan manajemen risiko. Penyediaan informasi perkreditan oleh Bank Indonesia masih terbatas pada produk informasi yang bersifat standar, dengan cakupan data mayoritas dari perbankan dan beberapa lembaga keuangan non bank.
Dalam perkembangannya, industri keuangan membutuhkan informasi perkreditan yang lebih komprehensif dengan cakupan data yang lebih luas mencakup juga data dari luar industri keuangan. Sebagaimana international best practices, pada umumnya produk informasi perkreditan yang lebih komprehensif disediakan oleh pengelola informasi perkreditan yang dikelola swasta (private credit bureau).
Sehubungan dengan hal tersebut, Bank Indonesia memandang perlu dibukanya pengelolaan informasi perkreditan oleh swasta yang selanjutnya akan dikenal dengan nama Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP). Melalui LPIP, nantinya diharapkan kebutuhan industri keuangan akan informasi perkreditan yang lebih komprehensif akan terpenuhi, sehingga akan meningkatkan fungsi intermediasi lembaga keuangan yang akan mendorong terjadinya stabilitas sistem keuangan.

Pokok-pokok pengaturan dalam PBI No.15/1/PBI/2013 tanggal 18 Februari 2013

a. Persyaratan bagi pihak yang akan mendirikan LPIP, antara lain:
1) Badan hukum LPIP wajib berbentuk Perseroan Terbatas;
2) Modal disetor LPIP minimal Rp50 Milyar;
3) Kepemilikan saham maksimal oleh satu pihak adalah ≤ 51%; dan
4) Pihak yang dapat menjadi pemegang saham LPIP adalah badan hukum Indonesia.
b. Tahapan perizinan LPIP yaitu dibagi menjadi 2 (dua): persetujuan prinsip dan izin usaha.
c. Jenis kegiatan usaha LPIP yaitu menghimpun dan mengolah data perkreditan dan/atau data lainnya untuk menghasilkan informasi perkreditan.
d. Persyaratan pengurus LPIP antara lain minimal 1 Direktur LPIP memiliki pengalaman dan/atau pengetahuan mengenai informasi perkreditan.
e. Sumber data LPIP yaitu data perkreditan dan/atau data lainnya, baik yang bersumber dari lembaga keuangan maupun non lembaga keuangan.
f. Pengelolaan data yang dilakukan LPIP, dimana LPIP wajib melakukan langkah-langkah pengamanan untuk menjaga akurasi, keterkinian, keamanan, dan kerahasiaan data. Selain itu LPIP wajib menempatkan server dan database di dalam wilayah Republik Indonesia.
g. Kewajiban LPIP untuk menyediakan informasi perkreditan yang mempunyai nilai tambah.
h. Pihak-pihak yang dapat diberikan informasi perkreditan adalah Lembaga Keuangan, non Lembaga Keuangan, LPIP lain, Debitur atau Nasabah, dan/atau pihak lain dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
i. Penanganan dan penyelesaian pengaduan khususnya kewajiban bagi LPIP untuk memiliki kebijakan dan prosedur tertulis.
j. Pengawasan oleh BI terhadap LPIP mencakup on-site dan off-site. Pengawasan on-site dilakukan melalui pemeriksaan langsung, sedangkan off-site dilakukan dengan analisa terhadap laporan-laporan yang disampaikan oleh LPIP kepada BI.
k. Jenis-jenis laporan yang disampaikan LPIP meliputi: laporan bulanan, laporan semesteran, laporan tahunan, rencana bisnis tahunan, dan laporan insidentil lainnya.
l. Sanksi administratif terhadap pelanggaran yang dilakukan LPIP berdasarkan PBI ini, yaitu teguran tertulis, kewajiban pembayaran, dan pencabutan izin usaha.

 TANGGAPAN ATAS : Peraturan Bank Indonesia 15/1/PBI/2013 Tanggal 18 Februari 2013 Tentang Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan

Berlandaskan pada peraturan BI yang menetapkan atas transparasi suku bunga kredit terutama untuk usaha mikro yang memang pembebanan bunga yang lebih tinggi, maka BI mengeluarkan kewenangan untuk pihak swasta/independen dalam membuat lembaga yang mengelola dan menyalurkan tentang informasi kredit untuk diberikan kepada masyarakat umum secara menyeluruh. Institusi akan dibentuk dengan badan hukun dan pengelolaan swasta dibawah pengawasan BI, dengan nama LPIP (Lembaga Pengawasan Informasi Perkreditan). Hal tersebut dilakukan didasari oleh keadaan peraturan dan kebijakan BI atas produk-produk kredit dan penyediaan informasi perkreditan oleh Bank Indonesia masih terbatas pada produk informasi yang bersifat standar, dengan cakupan data mayoritas dari perbankan dan beberapa lembaga keuangan non bank.
Diharapkan dengan adanya pondasi dan sistem pengawasan yang kuat atas pemberian suku bunga kredit kepada debitur akan lebih memudahkan para debitur atau pengusaha dalam menjalankan usahanya dalam hal permodalan kredit. Sehingga siklus perekonomian negara juga akan ikut maju di ikuti oleh pertumbuhan perekonomian masyarakat yang menuju kearah positif. Terlebih bagi para pengusaha awal mikro yang lebih banyak hidup dengan suntikan modal kerja.

Ditulis Oleh

Lihat semua tulisan dari

Leave a Reply